PDIP Curi Start, Penjaringan Bakal Calon Bupati Tertutup atau Terbuka? 

Tulungagung, (afederasi.com) - DPC PDIP Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mencuri start dalam sosialisasi dan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati 2024-2009 di kantor DPC PDIP Kecamatan Kedungwaru, Rabu (20/3/2024) sore. 

Ketua DPC PDIP Susilowati mengatakan DPC PDIP mensosialisasikan Peraturan Partai (PP) Nomor 24 Tahun 2017. PP tersebut mengatur tentang penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati yang bakal digelar November 2024 mendatang.

Selain mensosialisasikan PP 24/2017, DPC PDIP melakukan konsolidasi, minimal memberikan pendangan yang sama terkait tahapan-tahapan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati.

"Sosialiasi dan konsolidasi mengundang semua pengurus PAC, anggota DPRD, Caleg PDIP yang baru, pengurus DPC PDIP sendiri,"tegas Susilowati kepada afederasi.com, Kamis (21/3/2024). 

Ditanya secara teknis kapan PDIP membuka penjarigan bakal calon bupati dan wakil bupati?. Susilowati menegaskan secara petunjuk teknis belum ada arahan baik dari DPD maupun DPP PDIP. Kemungkinan besar tahapan itu akan dilakukan pasca lebaran atau bulan April mendatang. Apakah penjaringan itu dilakukan secara tertutup atau terbuka melihat nanti.

"Kita tahu runing pilkada di Tulungagung beda dengan daerah lain. Sejak tahun 2023 sudah beberapa orang sudah pasang gambar untuk tebar pesona. Lihat Blitar masih adem-adem saja,"ujar Susilowati juga Ketum PBSI Tulungagung itu.

Susilowati menjelaskan PDIP secara partai bisa mengusung pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati sendiri karena perolehan suara diatas 20 persen kursi DPRD 2019 silam. Untuk pileg 2024, PDIP tetap menjadi pemenang meski jumlah kursi turun dari 13 menjadi 12 kursi.

"Secara perolehan suara dibandingkan pileg 2019 dengan 2024 naik 11 ribu. Sebenarnya PDIP bisa tetap mendapatkan 13 kursi, kursi terakhir di Dapil V hanyar terpaut sekitar 67 suara dengan PKS. Akhirnya PKS yang dapat kursi,"jelas Susilowati, yang ikut bertarung di DPRD Jatim dapil Kabupaten Blitar dan Tulungagung tahun 2024 ini.

Meski menjadi partai yang bisa mengusung pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati sendiri secara tidak langsung banyak bakal calon yang melirik untuk menjadi kendaraan politik. Bahkan di internal partai ada beberapa yang ingin ikut pesta demokrasi, mulai dari mantan Bupati Maryoto Birowo, Mantan Wakil Bupati Gatot Sunu, Imam Sopingi Kades Pucung Lor Kecamatan Ngantru, yang istrnya menjadi anggota DPRD. Begitu juga bakal dari luar kader PDIP,

Menurut Susilowati, berdasarkan pengalaman soal rekomendasi partai. Incumbent menjadi salah skala prioritas tapi semua akan dievaluasi mulai dari rekam jejak, kepedulian terhadap partai dan lain sebagainya. Disinggung soal ada beberapa kader yang menolak kader sendiri dalam pencalonan, Susilowati tidak menampik. Hal itu sangat biasa terjadi di semua partai, ada kurang setuju dengan kader sendiri yang ikut runing pilkada.

"Itu (penolakan-red) bagian menjadi dinamika. Yang jelas kita menunggu petunjuk teknis penjaringan DPP yang belum turun,"terangnya. 

Susilowati menegaskan PDIP merupakan partai yang terpimpin. Rekomendasi merupakan hak preogratif Ketua Umum PIDP Megawati Soekarno Putri. Kader partai yang melawan kebijakan partai pasti akan menerima risiko-risiko masing-masing. (am)