Pasca Ditetapkannya Perda PUG , Sekda Trenggalek : Semua Warga Negara Memiliki Hak dan Kewajiban Sama

Trenggalek, (afederasi.com) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Trenggalek Edy Soepriyanto mewakili Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menghadiri rapat paripurna DPRD Trenggalek dengan agenda pengesahan Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi Peraturan Daerah (Perda), Kamis (16/3/2023).

Menurut Sekda Edy, dengan disahkannya Perda PUG ini mengamanahkan semua warga negara baik laki-laki atau perempuan itu memiliki hak dan kewajiban bersama.

"Jadi dengan disahkan Perda ini nanti akan di tindaklanjuti produk hukum dan turunannya serta Perbup dan sebagainya. Paling tidak ini juga memberikan jaminan perlindungan sosial," ungkapnya usai mengikuti rapat.

Kemudian lanjut Edy, dengan adanya ini lebih bisa mendampingi perencanaan, pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Trenggalek.

" Karena semua warga negara memiliki akses, punya hak berpartisipasi, memiliki kesempatan untuk mengontrol dan yang terakhir bagaimana mereka bisa memanfaatkan pembangunan di Trenggalek," terangnya.

Untuk terkait realisasi anggaran Edy menjelaskan, bahwa pihaknya belum menghitung secara persis untuk dukungan gender berapa besar nilainya.

" Kendati demikian kami mendorong masing-masing perangkat daerah, kemudian juga kepada desa itu ada alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pengarusutamaan gender," jelasnya.

Misalnya masih kata Edy, dilingkungan internalnya perangkat daerah, ternyata disitu belum ada bidang miring seperti kamar mandi yang harus terpisah antara kamar mandi laki - laki dan perempuan. Karena untuk perlindungan sosial mereka.

"Ini semua masih kita dorong dan kami belum bisa mematok sekian persen untuk ini, tapi paling tidak sudah ada pembelajaran arah kesana," imbuhnya.

Ditambahkan Edy, untuk target di jajaran birokrasi terkait pengarusutamaan gender di RPJMD memang ada indek pembangunan gender dan yang ini masih di dorong.

" Antara lain masih kecilnya presentase kelompok perempuan yang duduk di penyelangara pemerintahan. Nah ini nanti kita dorong sepanjang mereka memenuhi syarat dan potensial. Sehinga terwujud bagaimana gender tidak ada pengecualian, tidak ada termaljinakan dan sebagainya," pungkasnya.(pb/dn)