Memakai Baju Adat, sebagai Simbol Politik Berbudaya, Bawaslu Gresik Lantik 54 Panwascam
Gresik, (afederasi.com) - Persiapan tahapan Pilkada 2024 terus dilakukan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik, Ahmad Nadhori melantik sekaligus mengambil sumpah Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Gresik.
Panwascam se-Kabupaten Gresik yang dilantik sebanyak 54 orang, terdiri 12 perempuan dan 42 laki-laki. Pelantikan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil, Ketua Bawaslu Provinsi Jatim Ahmad Warits, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Gresik dan digelar di Hotel Aston Gresik.
Uniknya, anggota Panwascam hadir dengan menggunakan pakaian adat. Hal ini menggambarkan Indonesia yang terdiri dari berbagai adat dan suku akan terus menjaga kesatuan NKRI untuk mewujudkan demokrasi yang bersih dan berkualitas.
Ketua Bawaslu Gresik, Achmad Nadhori menyampaikan mengusung tema Politik berbudaya, Bawaslu Gresik tampil dengan mengenakan berbagai pakaian adat kedaerahan sesuai semboyang Bhineka Tunggal Ika.
"Memang pelantikan hari ini sengaja kita pilih tema Pilkada yang berbudaya. Artinya harapan kami dalam Pilkada ke depan bisa mengutamakan etika untuk berpolitik yang baik. Berperilaku santun yang baik," ungkapnya.
Ia juga menyampaikan, Panwascam yang dilantik akan langsung diberikan pembekalan terkait pengawasan Pilkada 2024. Tidak hanya pengawasan, tetapi juga tentang tugas dan fungsi Panwascam. Sehingga, ketika turun ke wilayah masing-masing, dapat berkoordinasi dengan Camat, Kapolsek, serta Danramil.
Ketua Bawaslu Jatim, menjelaskan bahwa, pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2024 juga harus ada sinergi kuat antara Bawaslu dengan jajaran Forkopimda di Kabupaten Gresik.
"Seluruh tahapan Pilkada juga harus ada kolaborasi yang baik anatara Bawaslu dan jajaran Forkopimda. Kemudian yang tidak boleh luput oleh Panwascam, seluruh tahapan proses pengawasan harus di administrasikan dalam form A," tuturnya.
Achmad Washil menyebutkan, pengawasan Pilkada harus dilakukan dengan baik. Sehingga upaya penindakan harus dilakukan ketika terjadi kecurangan dan memastikan tahapan sesuai dengan regulasi.
"Saudara-saudara pengawas di kecamatan yang baru saja dilantik, agar menjalankan tugasnya dengan baik. Setiap proses menuju Pilkada sudah menjadi tugas dan tanggung jawab di wilayah masing-masing. Konsep untuk terjadinya Pilkada yang adil dan jujur, saya berharap seluruh stakeholder bisa berkoordinasi dengan baik," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Achmad Washil kepada unsur media supaya ketika ada hal-hal yang tidak berkenan bisa langsung berkoordinasi dengan Bawaslu, dan jajaran lain yang turut mengawasi kelancaran Pilkada di Kabupaten Gresik. (frd)
What's Your Reaction?



