Masinton Pasaribu: Putusan MK Menyulut Kontroversi dan Ancaman Pemerintahan Tirani di Indonesia

Jakarta, (afederasi.com) - Polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 16 Oktober lalu masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Hingga saat ini, pro kontra terus bergulir, membuka ruang bagi berbagai pandangan. Namun, di tengah dinamika tersebut, ada yang menganggap bahwa putusan tersebut telah memuluskan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, untuk maju dalam Pilpres 2024. 

Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyampaikan kemarahannya terhadap putusan MK yang telah memicu kontroversi. Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (31/10/2023), Masinton Pasaribu dengan blak-blakan menyebut situasi saat ini sebagai "tirani konstitusi."

"Kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu, itu adalah tirani konstitusi," katanya seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com. Ungkapan tersebut mendapat sambutan positif dalam bentuk tepuk tangan dari para peserta rapat.

Dalam pidatonya, Masinton Pasaribu menegaskan pentingnya menjaga konstitusi agar tetap berdiri tegak tanpa campur tangan demi kepentingan segelintir pihak. Meskipun ia enggan menyebutkan nama-nama calon presiden dan wakil presiden yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), ia menekankan bahwa tujuannya bukan untuk mengadvokasi partai politik atau calon tertentu.

"Saya tidak bicara tentang calon presiden Saudara Anies dan Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya. Tapi saya bicara tentang bagaimana menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini," lanjutnya.

Masinton Pasaribu mengingatkan bahwa potensi kekuasaan tirani tidak selaras dengan prinsip demokrasi. Tirani mengacu pada bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin yang menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Hal ini memiliki potensi untuk mengurangi kebebasan individu dan hak asasi manusia, serta dapat menyebabkan represi demi mempertahankan kekuasaan. Tirani seringkali diidentifikasi dengan dominasi penguasa yang sewenang-wenang, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penderitaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat yang diperintah.

Salah satu dampak serius dari pemerintahan tirani adalah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bisa mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat, ketidakadilan, pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat, kerugian materi, dan yang tidak jarang, korupsi. Ancaman ini tidak hanya berlaku dalam kasus Gibran Rakabuming Raka, melainkan telah terjadi beberapa kali sebelumnya di Indonesia. Selain itu, penyalahgunaan wewenang juga berpotensi merusak citra bangsa di mata dunia. Dalam konteks ini, menjaga demokrasi dan memitigasi pemerintahan tirani adalah suatu keharusan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pemerintahan. (mg-3/jae)