LPA Tulungagung Meminta Untuk Mewaspadai Game Online Terhadap Anak

LPA Tulungagung Meminta Untuk Mewaspadai Game Online Terhadap Anak
Kepala Devisi Data dan Informasi LPA Tulungagung, Edi Subkhan saat dikonfirmasi seusai melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD setempat (erin/afederasi.com)

Tulungagung, (afederasi.com) - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung meminta untuk mewaspadai game online yang mengarah ke grooming terhadap anak. 

Grooming merupakan proses melatih, mempersiapkan, atau mengondisikan seorang anak yang biasanya membutuhkan waktu lebih lama. Dan grooming ini biasanya mengarah ke perlakuan kekerasan seksual. 

Kepala Devisi Data dan Informasi LPA Tulungagung, Edi Subkhan mengatakan pihaknya mendorong pemerintah kabupaten (pemkab) untuk melakukan pencegahan atau proteksi, terhadap anak- anak untuk mengakses game online yang mengarah kepada grooming atau child grooming. 

"Pengaruh game online ini tanpa disadari bisa mengarah ke tindakan kekerasan seksual oleh anak," jelasnya. 

Dalam hal ini peran inner circle atau orang tua, lingkup sekolah, dan keluarga terdekat sangat penting. Sebab, kelompok inti inilah yang bisa mengawasi serta melakukan proteksi terhadap anak- anak. 

Selain harus mewaspadai grooming child, pada audiensi dengan Komisi B tadi, ia juga menyampaikan isu terkait permasalahan anak di Tulungagung. 

Permasalahan anak di Tulungagung seperti, maraknya iklan rokok yang dipasang di dekat lingkungan pendidikan, sulitnya mengakses KIP (Kartu Indonesia Pintar), pembatasan waktu anak di warung kopi, pernikahan anak di bawah umur. 

Sulitnya mengakses kartu identitas anak (KIA) dan banyaknya anak-anak Pekerja Migrant Indonesia (PMI) yang salah pengasuhan sehingga terjadi pergaulan bebas, narkoba, serta hamil diluar nikah.

"KIA sulit diakses dan KIP banyak yang tidak tepat sasaran," ujarnya. 

Disinggung terkait dengan maraknya pemasangan iklan rokok di lingkungan pendidikan, Edi mengatakan harus segera diatur dan ditertibkan, dan kewenangan tersebut ada pada Pemkab dan DPRD setempat. 

"Banyak iklan rokok di dekat wilayah pendidikan, sudah seharusnya itu bisa diatur oleh pemerintah agar segera tuntas," pungkasnya. (er/dn)