Krisis Pangan, Ketua DPRD Gresik Ajak Kader NU Menjadi Petani Tangguh
Hasil reses DPRD Gresik mengungkapkan bahwa 34% dari responden menginginkan pembangunan jalan usaha tani (JUT), 30% berharap ada jaringan irigasi yang memadai, dan 24% mendukung peningkatan pembangunan irigasi tani baru.
Gresik, (afederasi.com) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik, M Abdul Qodir, mengambil langkah antisipatif untuk menghadapi ancaman krisis pangan yang semakin mendekat. Dalam upayanya, ia mendorong kader Nahdlatul Ulama (NU) di Gresik untuk menjadi petani tangguh.
Pernyataan ini disampaikan oleh Abdul Qodir saat mengadakan dialog dengan Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Gresik di Taman Teknologi Pertanian (TTP) Desa Sukodono Panceng.
"Pertanian adalah salah satu sektor yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan di Gresik. Kami mendorong agar kader NU bisa menjadi petani tangguh, dan produktivitas pertanian akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah," ujarnya pada Minggu (24/09/2023).
Hasil reses DPRD Gresik mengungkapkan bahwa 34% dari responden menginginkan pembangunan jalan usaha tani (JUT), 30% berharap ada jaringan irigasi yang memadai, dan 24% mendukung peningkatan pembangunan irigasi tani baru.
Menanggapi hasil survei tersebut, Abdul Qodir menyatakan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD akan berkomitmen untuk menambah anggaran infrastruktur pertanian dengan pendekatan kolaboratif antara APBD dan APBDes.
"Kami juga akan melibatkan swasta, terutama industri yang bergerak dalam sektor pertanian," katanya.
Selain itu, Ketua DPC PKB Gresik ini juga mengungkapkan keprihatinannya terkait kelangkaan pupuk. Kurangnya alokasi pupuk ini mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan nutrisi yang diperlukan bagi tanaman mereka.
Qodir mencurigai bahwa kelangkaan pupuk ini bukan hanya karena ketersediaan yang terbatas, tetapi juga karena distribusi yang tidak tepat waktu.
"Dalam beberapa kasus, petani mungkin belum memerlukan pupuk ketika pasokan tiba, dan bagi mereka yang tidak memiliki modal, alokasi pupuk tersebut terbuang percuma. Ini dapat memunculkan potensi penyalahgunaan pupuk," katanya.
Secara konkret, Abdul Qodir mengusulkan agar pemerintah pusat mengubah pola distribusi pupuk. Salah satu solusinya adalah melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penyedia pupuk bersubsidi.
"Jika BUMDes belum memiliki kapasitas yang cukup, dan jika perlu ada regulasi tambahan, kita akan mempertimbangkannya bersama teman-teman di DPRD," tandasnya. (frd)
What's Your Reaction?
