Komisi IV DPRD Trenggalek Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana, Fokus pada Relokasi dan Infrastruktur

Trenggalek, (afederasi.com) – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, Jumat (13/6/2025), guna mengevaluasi progres pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor yang beberapa waktu lalu melanda wilayah Trenggalek.

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menegaskan pentingnya penanganan yang cepat dan menyeluruh, terutama pada infrastruktur vital dan relokasi hunian warga terdampak.

"Beberapa hari terakhir, Trenggalek dilanda bencana alam yang cukup memprihatinkan. Dalam rapat ini, kami ingin mengetahui sejauh mana langkah-langkah pemulihan yang sudah dilakukan oleh BPBD," ujarnya.

Menurut Sukarodin, secara umum progres penanganan yang disampaikan oleh BPBD menunjukkan perkembangan positif. Namun, ia menyoroti adanya beberapa hal yang perlu perhatian serius, salah satunya terkait jembatan Bailey di Dung Buceng, Munjungan, yang ambruk diterjang banjir.

“Pemkab telah mengusulkan lima jembatan darurat (Bailey) ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini penting untuk segera direalisasikan mengingat fungsinya yang vital bagi mobilitas warga,” ungkapnya.

Tak hanya infrastruktur, Komisi IV juga menekankan pentingnya percepatan proses relokasi hunian bagi warga yang terdampak bencana. Di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, sebanyak 38 kepala keluarga (KK) telah tercatat sebagai penerima relokasi. Dari jumlah tersebut, 26 KK difasilitasi oleh Pemkab, sementara sisanya melakukan relokasi secara mandiri karena sudah memiliki lahan sendiri.

Sementara itu, di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, tercatat ada 71 KK yang masih menunggu rekomendasi dari Badan Geologi untuk proses relokasi.

“Kami berharap seluruh lokasi relokasi benar-benar aman dan bebas risiko bencana di masa mendatang, agar tak menimbulkan masalah baru,” jelas Sukarodin.

Di sisi lain, Komisi IV juga menyoroti keterbatasan anggaran Pemkab Trenggalek, khususnya dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Oleh sebab itu, pihaknya mendorong Pemkab agar terus menjalin komunikasi aktif dengan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.

"Upaya ini sudah membuahkan hasil. Gubernur Jawa Timur dan BPBD Provinsi telah datang langsung ke Trenggalek untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Ini bukti komunikasi yang baik mulai membuahkan respons,” imbuhnya.

DPRD Trenggalek pun memberikan apresiasi kepada Pemkab atas langkah-langkah proaktif dalam penanganan dan pemulihan pascabencana. Komisi IV berharap seluruh proses dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.(pb/dn)