Pemkab Tulungagung Bakal Gelar Rakor, Terkait Wacana Pembongkaran Tugu Perguruan Silat

Tulungagung, (afederasi.com) -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung bakal gelar rapat koordinasi bersama lintas sektoral, terrkait adanya rumor dan wacana Pembongkaran Tugu Perguruan Silat di Kabupaten Tulungagung. 

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo ketika dikonfirmasi awak media di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso menjelaskan bahwa, memang ada surat dari Bakesbangpol Provinsi terkait penertiban dan pembongkaran tugu perguruan silat

Menyikapi surat edaran tersebut Pemkab Tulungagung masih perlu melakukan rapat koordinasi dengan internal dari Forkopimda termasuk mengundang pihak-pihak yang terlibat.

"Perlu adanya pembicaraan dengan semua pihak termasuk forkopimda maupun pihak-pihak yang terlibat," jelas Maryoto Kamis, (13/7/2023). 

Tentu dengan adanya surat tersebut akan ada gejolak kedepannya, pihaknya dituntut untuk memberikan keputusan terbaik terhadap semua pihak.

Disamping itu, pihaknya juga harus mewujudkan dan menjaga kondusifitas bagi seluruh masyarakat di Tulungagung.

Pihaknya selaku pimpinan daerah sudah menginstruksikan ke Bakesbangpol dan Sekda Tulungagung untuk segera mengagendakan rapat bersama untuk pembahasan surat dari Bakesbangpol Provinsi Jatim tersebut. 

"Diperkirakan pada minggu ini, rapat tersebut bisa segera digelar agar bisa menghasilkan solusi terbaik atas instruksi tersebut," jelasnya. 

Disinggung terkait opsi terbaik, Maryoto mengungkapkan, pihaknya sudah melalukan riset pada beberapa daerah yang memiliki tugu bersama untuk seluruh perguruan silat.

Hal itu tentunya juga akan menjadi masukan yang bagus selama berlangsungnya rapat nantinya.

Menurut Maryoto, opsi penertiban atau pembongkaran tugu perguruan pencak silat menjadi opsi terakhir bila mana tidak ada opsi terbaik dalam pembahasan tersebut.

Hanya saja, pihaknya memastikan jika tugu perguruan pencak silat yang berdiri di tanah pribadi, tetap boleh berdiri.

"Fokus pembahasan kami nantinya untuk tugu yang berdiri pada lahan umum, kalau lahan pribadi itu urusan masing-masing," pungkasnya.(riz/dn)