Komisi I DPRD Trenggalek Soroti Membengkaknya Belanja Pegawai, Minta Pemkab Lakukan Rasionalisasi

Trenggalek, (afederasi.com) – Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas arah kebijakan serta perencanaan penganggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Trenggalek pada Senin (27/10/2025).

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid, menjelaskan bahwa dalam rapat kali ini pihaknya mengundang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk membahas alokasi anggaran, khususnya pada sektor belanja pegawai yang dinilai cukup besar porsinya.

“Komisi I menyoroti tingginya anggaran belanja pegawai yang membuat porsi anggaran daerah banyak terserap untuk kebutuhan PNS. Kami berharap Pemkab dapat melakukan rasionalisasi dan penataan kebutuhan pegawai di setiap OPD,” ujar Husni.

Ia menegaskan, sebagai pengelola keuangan daerah, para aparatur sipil negara (ASN) harus benar-benar cermat dan bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran, mengingat nilai belanja pegawai di Kabupaten Trenggalek mencapai lebih dari Rp1 triliun.

“Dengan nilai sebesar itu, Pemkab harus bijak dan melakukan evaluasi agar pengeluaran untuk pegawai bisa lebih efisien,” tegasnya.

Husni menambahkan, besarnya anggaran belanja pegawai berdampak langsung pada terbatasnya alokasi untuk sektor lain, seperti pembangunan infrastruktur.

“Jadi wajar jika masih ada jalan rusak di beberapa wilayah. Sebab, sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja pegawai,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti anggaran bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang nilainya cukup tinggi, yakni sekitar Rp150 miliar. Karena itu, Komisi I meminta Pemkab segera melakukan pendataan ulang kebutuhan pegawai di tiap OPD.

“Harus ada kejelasan berapa jumlah ideal pegawai di setiap OPD agar kinerja pemerintah bisa lebih efektif dan efisien,” pungkasnya.(pb/dn)