Ketua DPRD Lamongan Tegaskan Makan Bergizi Gratis Wajib Dilaksanakan

"Aksi hari ini adalah gerakan dari aliansi masyarakat yang mendukung penuh adanya Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, menurut pandangan saya di legislatif, ini bukan lagi persoalan tentang setuju atau tidak setuju di tingkat daerah. Program ini merupakan visi dan misi mutlak dari Presiden yang wajib hukumnya dilaksanakan oleh pemerintah dari pusat hingga ke daerah," ujar Freddy Wahyudi di hadapan ribuan massa aksi yang memadati jalan.

23 Jun 2026 - 17:50
Ketua DPRD Lamongan Tegaskan Makan Bergizi Gratis Wajib Dilaksanakan
Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Freddy Wahyudi merespon massa aksi damai di depan Kantor Pemkab Lamongan. (Iyan Farikh/afederasi.com)

Lamongan, (afederasi.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan, Freddy Wahyudi, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan lagi menjadi ruang perdebatan atau kompromi di tingkat daerah. Sebagai salah satu program strategis nasional yang diusung dalam visi-misi Presiden Republik Indonesia, seluruh elemen pemerintah daerah wajib hukumnya untuk mengimplementasikan dan mengawal program tersebut.

Pernyataan bersuara lantang ini disampaikan langsung oleh Freddy saat naik ke atas mimbar orasi di hadapan ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat yang menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Selasa (23/6/2026) siang.

"Aksi hari ini adalah gerakan dari aliansi masyarakat yang mendukung penuh adanya Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, menurut pandangan saya di legislatif, ini bukan lagi persoalan tentang setuju atau tidak setuju di tingkat daerah. Program ini merupakan visi dan misi mutlak dari Presiden yang wajib hukumnya dilaksanakan oleh pemerintah dari pusat hingga ke daerah," ujar Freddy Wahyudi di hadapan ribuan massa aksi yang memadati jalan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, program pemenuhan gizi nasional ini telah mendapatkan mandat dan perhatian luas dari masyarakat sejak masa kampanye pemilu. Oleh karena itu, jajaran birokrasi dan pemerintah daerah tidak boleh ragu dalam menyelaraskan kebijakan serta mengalokasikan dukungan demi kelancaran program hilirisasi gizi tersebut.

"Selama Presiden masih menjabat dan program ini menjadi pilar utama dari visi dan misinya, maka seluruh instansi pemerintahan wajib melaksanakannya tanpa terkecuali. Yang memiliki kewenangan penuh atas arah kebijakan ini adalah Presiden. Apabila di kemudian hari ada perubahan atau dinamika regulasi, tentu itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden pula," tambah Freddy dari atas mobil komando.

Di akhir orasinya, Freddy memberikan apresiasi tinggi kepada ribuan peserta aksi yang tergabung dalam aliansi pendukung MBG tersebut. Menurutnya, penyampaian aspirasi yang berjalan tertib, aman, dan kondusif membuktikan matangnya kedewasaan berdemokrasi masyarakat Lamongan.

Ia memastikan bahwa aspirasi dan harapan yang disampaikan para demonstran hari ini akan dicatat secara resmi oleh DPRD Kabupaten Lamongan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan program di tingkat daerah.

"Kami di DPRD menyerap penuh aspirasi ini. Langkah tertib ini menjadi bukti komitmen kita bersama untuk mengawal kebijakan nasional demi kesejahteraan anak-anak dan generasi masa depan di Lamongan," pungkasnya. (yan)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow