Kasih Pembelaan, PDIP Tegaskan Ganjar Siap Ikut Tantangan Debat BEM UI

Jakarta, (afederasi.com) - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, secara tegas mengungkapkan bahwa Ganjar Pranowo, bakal calon presiden dari partainya, bersedia untuk mengikuti debat yang diundang atau ditantang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Dalam pernyataannya, Said menyampaikan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam perdebatan yang diadakan di berbagai kampus.

"Kami akan datang, kami siap untuk datang ke kampus-kampus (untuk berdebat) yes, dan hebat BEM UI itu," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti yang dikutip pada Rabu (23/8/2023).

Saat diminta tanggapan mengenai respons Ganjar Pranowo yang menyerukan kesabaran dalam menghadapi pelaksanaan debat, Said memberikan pembelaan atas pendekatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Ganjar ingin agar debat tersebut diadakan dengan matang, termasuk dalam hal substansi yang akan dibahas. Said menekankan bahwa tujuan debat tidak hanya sekadar menjadi pertarungan kata-kata yang dangkal.

"Oh iya yang dimaksud Pak Ganjar itu kan belum masalah tempatnya, tapi substansi akan dibahas apa. Kalau debat kusir ya yang dapat kusirnya capresnya, BEM UI-nya enggak dapet apa-apa," tegasnya.

Said juga menegaskan bahwa jadwal debat sudah diagendakan dan akan diikuti oleh Ganjar Pranowo.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) telah menantang para bakal calon presiden (bacapres) 2024 untuk menggelar kampanye di lingkungan kampus tersebut. Pernyataan ini datang sebagai tanggapan atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kampanye di institusi pendidikan dengan syarat tidak membawa atribut kampanye. Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, menegaskan undangan tersebut dengan nada tantangan, meminta para calon presiden atau bakal calon presiden untuk berani hadir dan menghadapi debat di UI.

"Silakan datang ke UI jika berani. Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden/bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian," tegas Melki dalam keterangannya pada Senin (21/8/2023).

Dalam konteks putusan MK yang sedang diperdebatkan, Melki mengklarifikasi bahwa putusan tersebut tidak secara spesifik mengizinkan kampanye di kampus, melainkan hanya memperbolehkan institusi pendidikan mengundang calon-calon tersebut dengan syarat tidak membawa atribut dan alat peraga. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan oleh para bakal calon presiden belakangan ini terasa membosankan karena minim substansi dan lebih banyak ujaran kosong. Oleh karena itu, Melki berpendapat bahwa putusan MK dapat dijadikan peluang bagi akademisi kampus untuk menguji gagasan para calon presiden dan mengembalikan citra kampus sebagai lembaga yang kritis dalam menyikapi isu-isu nasional. (mg-2/jae)