Jokowi: Keputusan Politik Membangun Infrastruktur Transportasi Meskipun Rugi

Jakarta, (afederasi.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerapkan visi besar dalam membangun infrastruktur transportasi di Indonesia selama masa pemerintahannya, termasuk proyek-proyek megah seperti MRT Jakarta dan LRT Jabodebek. Namun, belakangan ini, terungkap bahwa Jokowi memiliki pemahaman mendalam mengenai kerugian finansial yang mungkin dialami negara akibat investasi besar dalam infrastruktur ini.

Meskipun Jokowi menyadari bahwa proyek-proyek infrastruktur seperti MRT dan LRT bisa menjadi beban fiskal yang berat bagi negara, dia telah menjelaskan bahwa keputusan untuk melanjutkan pembangunan ini adalah keputusan politik yang sangat penting bagi pemerintahan. Baginya, meskipun dalam hitungan ekonomi mungkin tidak selalu menguntungkan, itu bukanlah alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan.

"Memang ada problem-nya dikalkulasi, dihitung selalu rugi. Kesimpulan rugi, hitung lagi kesimpulan rugi. Memutuskan seperti itu adalah keputusan politik, bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Dihitung untung ruginya boleh, tapi kalau itu dihitung kemudian selalu rugi terus, apakah kita tidak akan bangun yang namanya MRT?" tegas Jokowi dalam pidatonya saat menghadiri BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Meski menyadari bahwa negara mungkin menghadapi kerugian, Jokowi tidak tinggal diam. Dia dan pemerintahnya telah mencari cara untuk mengatasi kerugian yang mungkin terjadi akibat investasi besar ini. Solusi yang ditemukan adalah dengan menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) sebagai metode untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi akibat infrastruktur transportasi.

"Akhirnya ketemu ditutup dari ERP (Electronic Road Pricing), ketemu, ya sudah diputuskan, saat itu saya putuskan dan itu adalah keputusan politik," ungkap Jokowi seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Jokowi juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi tidak boleh hanya dipandang dari sudut pandang ekonomi. Baginya, ini adalah kewajiban negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya.

"Bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp 800 miliar, itu memang kewajiban karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi," tambahnya. Dengan tekad dan pemahaman yang kuat tentang pentingnya pembangunan infrastruktur transportasi, Jokowi terus memimpin Indonesia dalam upaya memberikan layanan transportasi yang lebih baik kepada masyarakat.(mg-2/jae)