Jangan Ndoro Bei, Jadilah Kepala Daerah yang Egaliter
Beberapa orang yang kabarnya bakal nyalon kepala daerah periode 2024-2029 yang sudah branding ke publik.
Tulungagung, (afederasi.com) – Pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar secara serentak se Indonesia tahun 2024 mendatang. Salah satunya Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
Beberapa orang yang kabarnya bakal nyalon kepala daerah periode 2024-2029 yang sudah branding ke publik. Mereka memasang gambar berukuran besar ditempat-tempat strategis dan momentum-momentum tertentu. Selama satu tahun terakhir, gambar yang menyebar diantaranya dr. Supriyanto (Direktur RSUD dr. Iskak), Gatut Sunu (Wakil Bupati) dan Santoso (Kepala Dinas Lingkungan Hidup).
Assesor Penyuluh Kompetensi Anti Korupsi, Ir Sujanarko mengatakan sebagai bakal calon kepala daerah disebuah daerah harus memahami problematika yang ada baik di lingkup pemerintahan maupun di masyarakat.
“Tujuan utama menjadi pemimpin harus bisa mensejahterakan masyarakat dengan pelayanan publik yang prima,”ujar Koko, panggilan akrab Ir Sujanarko dikonfirmasi afederasi.com, Selasa (15/8/2023).
Koko juga pendiri Anti Corruption Learning Center KPK menjabarkan berdasarkan data empiris. Di Kabupaten Tulungagung sering terjadi bencana alam. Bencana alam berhubungan erat dengan lingkungan, hutan dan sebagainya. Bahkan banyak penambangan dimana-mana. Bagaimana dengan dampaknya, bagaimana payung hukumya, berapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tambang yang masuk.
Masih menurut Koko, problem kultur birokrasi yang terkesan Ndoro Bei atau tidak egaliter. Baik pemimpin maupun seorang birokrat harus sering-sering turun ke lapangan untuk melihat secara kasat mata apa sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Lebih kerenya lagi jika tranparansi dan akuntabilitas anggaran ke publik melalui pemeran anggaran ditempat-tempat strategis.
“Birokrasi jangan alergi dg komunitas, bahkan komunitas2 pemberdayaan bisa diajak bekerja sama secara kolaboratif bisa membantu birokrasi untuk menyampaikan umpan balik dari sisi impact,”terang Koko, mantan Dikyanmas KPK itu.
Koko melanjutkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan pemerintah bisa menyebabkan tindakan koruptif. Selain itu hampir dua tahun beberapa pembangunan bisa dikatakan jalan ditempat. Bisa jadi karena ada beberapa faktor, diantaranya masih dalam pengawasan atau tersandera dengan kasus hukum yang ditangani KPK sejak tahun 2018 masih berjalan.
Disiunggung soal potensi Tulungagung. Koko juga asli Kota Marmer menjelaskan secara geografis sangat subur, tanahnya ditanami apa saja bisa hidup, lautanya indah-indah, dataran tinggi juga mempunyai potensi besar. Misalnya peternakan sapi di Kecamatan Sendang. Justru orang luar Tulungagung yang punya.
“Banyak terobosan yang dilakukan dengan kotoran sapi. Bisa dijadikan pupuk organik dan lain sebagainya,”jelasnya.
Tidak hanya itu, menurut Koko UMKM dan industrinya juga banyak. Nah bagaimana pemerintah hadir dalam pemberdayaan UMKM melalui skema pinjaman bank BRI dan BTN yang nilainya mencapai 273 triliun se-Indonesia. Bunganya 16 persen dengan princianya 10 persen dapat subsidi dari pemerintah sehingga pelaku UMKM hanya membayar suku bunga 6 persen.
“Belum lagi uang kiriman TKI dari luar negeri (remittance) mencapai 1 T pertahun. Ini jika dikelola bersama pemerintah daerah sangat bagus sekali,”jelas mantan Direktur Pembinaan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK itu. (mg-2)
What's Your Reaction?
