Irak Cabut Pemblokiran Aplikasi Telegram

Baghdad, Irak, (afederasi.com) - Pemerintah Irak telah mengakhiri pemblokiran aplikasi Telegram setelah mengalami penutupan selama satu minggu, dengan alasan "masalah keamanan nasional." Langkah ini memicu kecaman dari faksi-faksi pro-Iran di negara tersebut. Menurut laporan AFP di Baghdad, aplikasi Telegram kini dapat diakses kembali tanpa menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN).

Kementerian Komunikasi Irak mengumumkan pada Sabtu malam bahwa mereka akan "mencabut pembekuan Telegram mulai hari Minggu." Aplikasi Telegram sangat populer di Irak dan telah digunakan secara khusus sebagai platform propaganda oleh kelompok-kelompok yang memiliki afiliasi dengan faksi-faksi bersenjata dan partai politik pro-Iran.

Faksi-faksi pro-Iran yang memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok Islam-Syiah mendominasi parlemen Irak dan mendukung kepemimpinan Perdana Menteri Mohammed Syiah al-Sudani. Pembekuan aplikasi Telegram oleh pemerintah disebabkan oleh kurangnya respons dari platform tersebut terhadap permintaan untuk menangani masalah kebocoran data yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan perdamaian sosial.

Kementerian Komunikasi Irak menyatakan bahwa pengelola aplikasi Telegram akhirnya merespons permintaan otoritas untuk mengatasi masalah kebocoran data. Mereka mengklaim telah bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang terkait untuk mendeteksi pelaku yang membocorkan data warga negara. Namun, kementerian juga menekankan pentingnya pengelola aplikasi ini untuk tetap mematuhi aturan hukum dan menjaga keamanan serta data pengguna.

Meskipun Irak saat ini relatif stabil setelah puluhan tahun konflik, isu kebebasan berekspresi masih menjadi perbincangan. Dalam Indeks Kebebasan Pers tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Reporters Without Borders, Irak menduduki peringkat ke-167 dari 180 negara. Pihak berwenang masih dihadapkan pada kritik dari kelompok hak asasi terkait tingkat kebebasan berekspresi di negara tersebut.

Tidak hanya di Irak, Telegram sebelumnya juga menghadapi pemblokiran di beberapa negara lain. Hal ini menunjukkan tren global di mana beberapa negara mengambil langkah untuk mengontrol akses terhadap platform komunikasi tersebut.