Gresik Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor, Kejar Target Stunting Turun 14,5 Persen pada 2029

Gresik, (afederasi.com) - Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting demi mencapai target prevalensi 14,2 persen pada 2029. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sinkronisasi Program dan Pendampingan Web Pelaporan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Web Bangda) Kabupaten Gresik Tahun 2026 di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Rabu (17/06/2026).

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan bahwa persoalan stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi perangkat daerah ataupun sektor kesehatan semata. Menurutnya, keberhasilan menekan angka stunting hanya bisa dicapai melalui kerja bersama yang melibatkan pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader, dunia usaha, hingga masyarakat.

“Penurunan stunting bukan pekerjaan satu OPD dan bukan hanya tugas sektor kesehatan. Ini membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh pihak,” tegasnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur Kukuh Tri Sandi serta Afidah Andani dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber. Pesertanya meliputi perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, koordinator penyuluh KB kecamatan, dan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik.

Dalam paparannya, dr. Alif sapaan akrab Wabup mengungkapkan bahwa berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional masih berada di angka 19,8 persen. Pemerintah pusat menargetkan angka tersebut turun menjadi 14,2 persen pada 2029 dan hanya 5 persen pada 2045 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Di Kabupaten Gresik sendiri, prevalensi stunting pada 2024 tercatat sebesar 15,2 persen. Angka tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat berbagai strategi percepatan penurunan stunting melalui pendekatan yang lebih terintegrasi.

Menurut dr. Alif, arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 menempatkan percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari transformasi sosial. Berbagai intervensi prioritas yang dijalankan meliputi penanganan kekurangan energi kronik pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita bermasalah gizi, suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif, hingga pendampingan kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

dr. Alif menekankan pentingnya aksi konvergensi yang terkoordinasi agar seluruh program berjalan dalam satu arah dan berbasis data.

“Konvergensi berarti semua pihak bergerak bersama. Kabupaten, kecamatan, dan desa harus saling menguatkan sehingga tujuan penurunan stunting bisa tercapai,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Gresik juga mendorong transformasi pendekatan penanganan stunting dari yang sebelumnya berfokus pada administrasi menjadi berorientasi pada hasil nyata. Integrasi data melalui SIPD dan sistem pelaporan berbasis Web Bangda diharapkan mampu membuat intervensi lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap penurunan prevalensi stunting.

Meski demikian, dr. Alif mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari belum meratanya pemahaman tentang aksi konvergensi, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, hingga perlunya penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi strategis.

“Kita tidak boleh hanya mengejar output kegiatan. Yang terpenting adalah dampaknya, apakah angka stunting benar-benar turun dan kondisi gizi anak membaik. Jika tidak, maka program harus dievaluasi,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa stunting tidak semata-mata dipengaruhi faktor ekonomi. Pola asuh yang kurang tepat, rendahnya pemahaman mengenai pemenuhan gizi, serta minimnya perhatian terhadap tumbuh kembang anak turut menjadi penyebab utama.

Karena itu, keterlibatan organisasi masyarakat, kader kesehatan, Tim Pendamping Keluarga (TPK), pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat dinilai sangat penting dalam membangun kesadaran keluarga mengenai pola pengasuhan dan pemenuhan gizi yang baik.

Komitmen tersebut telah menjadi bagian dari program Nawakarsa Kabupaten Gresik melalui penguatan layanan kesehatan yang inklusif, ramah anak, dan berperspektif gender. Dalam RPJMD Kabupaten Gresik, prevalensi stunting ditargetkan turun hingga 14,2 persen pada 2029, sejalan dengan target nasional.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Edi Hadisiswoyo menjelaskan bahwa kegiatan sinkronisasi ini bertujuan menyelaraskan seluruh upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting agar berjalan terpadu, efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Selain menyamakan pemahaman antar pemangku kepentingan, kegiatan ini juga memperkuat komitmen dalam pelaksanaan aksi konvergensi mulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program, monitoring, hingga evaluasi.

“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun integrasi program lintas sektor, penggunaan anggaran yang lebih efektif, penguatan layanan kepada kelompok sasaran prioritas, serta kolaborasi yang semakin solid antara pemerintah daerah, kecamatan, puskesmas, desa, dan seluruh pihak terkait,” ujarnya.

Edi menambahkan, pemanfaatan Web Bangda menjadi instrumen penting untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program secara terintegrasi sehingga setiap intervensi dapat diukur secara akuntabel, berbasis data, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(frd)