Gibran Rencanakan Pengembalian KTA PDIP Pasca Resmi Jadi Cawapres Prabowo

Solo, (afederasi.com) - Cawapres Gibran Rakabuming Raka, yang baru-baru ini resmi menjadi peserta Pilpres 2024 bersama kubu tetangga sebelah, akhirnya membocorkan statusnya di PDIP. Gibran mengungkapkan niatnya untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP yang dimilikinya. 

Gibran Rakabuming Raka, yang telah bergabung sebagai calon wakil presiden (cawapres) dengan pasangan dari partai tetangga, PDIP, memutuskan untuk mengembalikan KTA PDIP yang selama ini ia pegang. Keputusan ini diungkapkan Gibran sebagai tindakan responsif terhadap pernyataan Ketua Badan Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun.

Saat ditanya mengenai rencana pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP, Gibran Rakabuming Raka menjelaskan bahwa ia akan menemui Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo atau biasa disapa FX Rudy. Gibran menegaskan kesiapannya untuk mengikuti aturan partai yang telah menyatakannya sebagai peserta Pilpres 2024 bersama tetangga sebelah.

Sikap tegas Gibran dalam mengembalikan KTA PDIP adalah tanggapan langsung terhadap pernyataan Ketua Badan Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun. Menurut Komarudin, status kader Gibran secara otomatis dicabut saat ia memilih menjadi cawapres Prabowo. Gibran memahami dan menerima langkah ini sebagai konsekuensi dari keputusannya.

Meskipun Gibran telah mengungkapkan niatnya untuk mengembalikan KTA PDIP, ia belum memberikan rincian tentang waktu pertemuan dengan FX Rudy. Komarudin Watubun, ketua Badan Kehormatan PDIP, menegaskan bahwa aturan partai secara otomatis mencabut keanggotaan PDIP jika seorang kader memilih berpindah aliran politik, seperti yang dilakukan oleh Gibran.

Sementara Komarudin Watubun belum dapat memastikan apakah PDIP akan memecat Gibran, ia menegaskan bahwa partai tidak mengizinkan kader-kadernya bermain dua kaki. Ketua Badan Kehormatan PDIP menjelaskan bahwa tindakan selanjutnya tergantung pada sejauh mana masalah ini akan diproses. Ia menekankan bahwa partai yang dipimpin oleh Ibu Ketum Megawati tidak akan mentolerir perilaku dua kaki dalam politik. (mg-3/jae)