Ganjar Pranowo dan Perpedin Gagas Kementerian Pemberdayaan Disabilitas

Jakarta, (afederasi.com) - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bersama Badan Pengurus Pusat (BPP) Persatuan Pengusaha Disabilitas Indonesia (Perpedin), secara proaktif mengusulkan pendirian Kementerian Pemberdayaan Disabilitas. Inisiatif ini mencuat saat Ganjar turut serta dalam Kirab Budaya Nitilaku dalam peringatan HUT ke-74 Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Minggu lalu.

Menurut Bambang Susilo, Ketua BPP Perpedin, pertemuan tersebut menjadi momentum bagi kaum disabilitas untuk menyampaikan aspirasi dan berdiskusi bersama Ganjar. Bambang menekankan bahwa saat ini, kaum difabel masih seringkali dianggap sebagai objek dan dikesampingkan, menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan munculnya demotivasi.

Populasi penyandang disabilitas mencapai 28,05 juta jiwa, setara dengan 10,38 persen dari total penduduk pada tahun 2020. "Selama ini, isu disabilitas hanya ditangani secara sosial dan itu kurang maksimal," kata Bambang seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Bambang Susilo juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh kaum difabel, terutama dalam sektor pendidikan dan ekonomi. Menurutnya, tingkat pendidikan yang rendah dan adanya rasa rendah diri menjadi dampak dari perlakuan yang kurang memadai terhadap penyandang disabilitas.

Pentingnya pemberdayaan ekonomi khusus disabilitas menjadi sorotan utama dalam aspirasi yang disampaikan. Bambang menyampaikan bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada Ganjar, dengan harapan pemerintah ke depan dapat membentuk pelaku usaha atau UMKM khusus yang melibatkan penyandang disabilitas.

Ganjar Pranowo memberikan tanggapan positif terhadap usulan dari Perpedin. Ia menyatakan dukungannya dengan segera membentuk tim khusus untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ganjar yang telah lama menunjukkan kepeduliannya terhadap kaum difabel, mengungkapkan bahwa selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, ia selalu melibatkan kalangan disabilitas dalam proses pengambilan kebijakan.

"Ya, nanti akan kami bentuk tim untuk menanggapi aspirasi dari teman-teman Perpedin," ujar Ganjar. Ia juga menambahkan bahwa pada saat Musrenbang, teman-teman disabilitas selalu diundang, dan mereka mendapatkan prioritas dalam proses pengambilan keputusan. Ganjar mendukung ide pembentukan kementerian khusus yang akan menjadi indikator seberapa besar kepedulian pemerintah terhadap kaum disabilitas.(mg-3/jae)