DPRD Trenggalek Gelar Rapat Bersama OPD, Bahas Persiapan penyusunan Perubahan ABPD 2023

Trenggalek, (afederasi.com) - Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek mengelar rapat bersama OPD mitra kerja, dalam rangka identifikasi kegiatan tentang persiapan penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2023, Kamis (2/3/2023).

Ketua Komisi III DPRD Trenggalek Pranoto mengungkapkan, dalam rapat pembahasan tersebut pihaknya mengundang tiga OPD. Yakni Dinas PUPR, Dinas PKPLH dan Perhubungan.

" Jadi kita ingin menyingkronkan. Mengapa mengundang ketiga OPD ini, karena masih ada korelasi kewenangan OPD tersebut," ungkapnya. 

Disampaikan Pranoto, sebagai pembahasan pertama terkait Pelabuhan Prigi karena itu regional maka itu kewenangan provinsi. Disisi lain bagaimana kewenangan daerah yang dilakukan daerah. 

"Apakah Pemerintah Daerah hanya sebagai penonton, tentunya kan tidak. Paling tidak pelabuhan Prigi itu bisa terwujud. Dan banyak faktor yang menjadi penentu pelabuhan bisa operasi. Yaitu sambung gayuh antara Pemkab, Provinsi dan Pusat," terangnya.

Makanya tadi lanjut Pranoto, OPD terkait di diundang bersama-sama. Dengan demikian apa yang dilakukan Pemerintah Daerah itu sesuai kewenangannya.

" Sehingga yang urusan provinsi akan kita komunikasikan lebih lanjut antar komisi dan juga Pemerintah Derah. Kita bersama-sama bagaimana pelabuhan Prigi itu bisa sesuai harapan masyarakat. Dan kalau itu bisa terwujud, kami yakin akan ada kekuatan ekonomi," jelasnya.

Lebih lanjut Pranoto menjelaskan, terkait indek kota hijau. Dan mengapa kok masih banyak sampah dipinggir jalan yang jelas ini akan mengurangi faktor pendukung indek kota hijau.

" Itu tadi yang perlu kita digali dan dipertanyakan. Dan ternyata itu kendalanya hal yang tidak berat. Seperti kurangnya armada, petugas serta operasional dan TPA kita jauh dari jangkauan," imbuhnya.

Menyikapi hal itu masih kata Pranoto, Dinas PKPLH tadi menyampaikan untuk jangka pendeknya sudah menyiapkan anggaran Rp 200 juta untuk membuat tempat pembuangan sementara.

" Intinya kalau memang itu adalah kebutuhan untuk pemenuhan TPA, Bapeda welkam. Tapi dengan dasar sesuai kebutuhan, bukan ke inginan semata dan tentunya untuk mendukung RPJMD kita," imbuhnya.

Kemudian tambah Pranoto, Dinas PUPR ada temuan evaluasi di tahun 2022. Karena ada sebagian jalan berlubang dan itu menjadi atensi komisi III.

" Berkaitan dengan hal itu, tadi Dinas PUPR telah menyampaikan bawasanya akan segera di perbaiki. Karena cuacanya masih hujan, maka masih menunggu situasi baik sehingga dari sisi kwalitas pelaksanaan pengerjaan itu bisa dipertanggung jawabkan. Kendati demikian tidak semua bisa dikerjakan, tapi menyesuaikan dengan keuangan daerah," pungkasnya.(pb/dn)