Bupati Blitar Tekankan Reformasi Birokrasi dalam Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama

Blitar, afederasi.com) — Bupati Blitar Rijanto menegaskan arah baru reformasi birokrasi saat melantik pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Kamis malam (13/11/2025). Dalam suasana khidmat, Bupati Blitar menekankan bahwa pelantikan tersebut harus menjadi momentum perubahan menuju birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berintegritas.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Blitar menyampaikan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Ia mengingatkan bahwa jabatan bukanlah hadiah, melainkan amanah yang menuntut komitmen dan loyalitas penuh. Menurut Bupati Blitar, pejabat baru harus menjaga kepercayaan publik dengan bekerja berbasis data, respons cepat, serta kepekaan terhadap berbagai dinamika masyarakat.

Dalam pidatonya, Bupati Blitar menyoroti pentingnya regenerasi kepemimpinan dalam tubuh ASN. Ia menegaskan bahwa ASN muda harus menjadi lokomotif perubahan, menciptakan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan inklusif. “Pejabat muda harus menjadi penggerak perubahan,” tegas Bupati Blitar, sambil menekankan urgensi pola pikir inovatif di tengah kompleksitas tantangan pemerintahan modern.

Selain itu, Bupati Blitar menuntut agar seluruh aparatur meninggalkan ego sektoral yang kerap menghambat kerja sama antarinstansi. Ia menegaskan bahwa sinergi lintas perangkat daerah menjadi kunci untuk menjalankan arah kebijakan nasional, provinsi, hingga misi daerah yang tertuang dalam Catur Dharma Kabupaten Blitar.

Menyinggung dasar hukum pelantikan, Bupati Blitar menyampaikan bahwa proses seleksi pejabat tinggi pratama telah melalui mekanisme sistem merit sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Bupati Blitar menekankan bahwa pejabat yang terpilih adalah mereka yang dinilai memenuhi kompetensi, kualifikasi, serta memiliki rekam jejak kinerja yang baik.

Di bagian akhir sambutannya, Bupati Blitar meminta agar program-program prioritas tidak hanya menghasilkan output administratif, tetapi mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa birokrasi modern menuntut pola kerja yang tidak hanya keras, tetapi juga cerdas.

“Kepemimpinan hari ini bukan soal siapa yang paling kuat memerintah, tetapi siapa yang mampu menginspirasi dan menggerakkan,” tutup Bupati Blitar, menandai komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. (adv/kmf/ang)