BPK RI Melakukan Supervisi Kinerja Kementerian Pertanian dan KKP di Situbondo
Haerul Saleh, Dirjen Kementan dan KKP, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan program Kementerian Pertanian RI dan KKP, untuk memastikan program-program ini berjalan sesuai rencana dan mencapai sasaran yang tepat.
Situbondo, (afederasi.com) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah melaksanakan supervisi terhadap kinerja Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kabupaten Situbondo pada Rabu (1/11/2023).
Kedatangan Dirjen Kementan dan KKP, Haerul Saleh, ke Pendopo Arya Kabupaten Situbondo didampingi oleh Bupati Karna Suswandi. Mereka berkeliling untuk melihat hasil-hasil pertanian dan kelautan, termasuk padi varietas BK 01 dan 02, mangga manis khas Situbondo, kopi, dan batik. Selain itu, mereka juga mengamati berbagai bantuan yang telah diberikan, seperti 3 unit traktor roda empat, 7 unit traktor roda dua, 20 unit pompa air, dan 20 unit Handsprayer Electric.
Bantuan ternak juga turut diberikan, termasuk 50 ekor kambing dari Ditjen Peternakan dan 100 batang bibit mangga Gadung 21 dari Ditjen Holtikultura. Ditjen Tanaman Pangan juga memberikan 25 ribu kg benih padi dan 37.725 kg benih jagung.
Haerul Saleh, Dirjen Kementan dan KKP, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan program Kementerian Pertanian RI dan KKP, untuk memastikan program-program ini berjalan sesuai rencana dan mencapai sasaran yang tepat.
"Saya sudah sampaikan bahwa yang paling penting program ini harus tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, berarti manfaatnya tidak akan dapat. Kalau manfaatnya tidak akan dapat, berarti ada kerugian. Negara menjadi kehilangan manfaat," ujarnya.
Selain itu, Haerul menambahkan bahwa mereka juga memberikan bantuan perkebunan, termasuk peremajaan tanaman kopi Arabica Sigararutang sebanyak 100 ribu batang, 20 ton pupuk organik, dan 7,5 ton NPK. Mereka juga memberikan bantuan untuk kegiatan rawat ratoon tebu seluas 50 hektar, berupa 15 ton pupuk majemuk, 400 liter pembenahan tanah, dan 0,2 ton pupuk silika.
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga turut berkontribusi dengan memberikan bantuan penanaman mangrove seluas 7 hektar dan 411 unit alat tangkap ikan.
"Yang paling penting adalah penerima bantuan dapat memanfaatkannya dengan baik. Kontrolnya ada di Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan yang berjenjang, terutama terhadap kelompok tani," pungkasnya.(vya/dn)
What's Your Reaction?
