Bersepeda ke Kantor, Strategi Pemkab Bondowoso Hadapi Krisis BBM

Bondowoso, (afederasi.com) - Ketika antrean kendaraan menjulur di SPBU dan keresahan meluas ke berbagai sudut kota, Pemkab Bondowoso memilih pendekatan tak biasa: mengayuh pedal sepeda dan menguatkan pendidikan diniyah. Bagi Pemkab Bondowoso, tantangan distribusi BBM bukan hanya soal logistik, tetapi momentum untuk menata ulang gaya hidup dan memantapkan prioritas pembangunan.

Langkah inovatif Pemkab Bondowoso dimulai dari meja rapat DPRD bersama Hiswanamigas dan Pertamina, Selasa lalu. Di sana, Sekda Bondowoso Fathur Rozi menggulirkan gagasan Bike to Work bagi ASN yang tinggal dalam radius 5 kilometer dari kantornya. “Pemkab Bondowoso mendorong ASN menjadi teladan penghematan energi sekaligus promotor gaya hidup sehat,” kata Fathur.

Kebijakan tersebut bukan sebatas simbol. Pemkab Bondowoso merancangnya sebagai respons terukur terhadap keterlambatan distribusi BBM akibat gangguan di jalur Banyuwangi–Jember. Dalam situasi itu, Pemkab Bondowoso mengalihkan distribusi melalui jalur Malang, Surabaya, hingga Tuban, menjalin sinergi erat dengan Pertamina Patra Niaga.

Namun solusi teknis saja tidak cukup. Pemkab Bondowoso juga mengerahkan kekuatan sosial melalui pengamanan berlapis di SPBU. Polres, Satpol PP, dan Dishub dikerahkan untuk mencegah penimbunan dan pembelian berlebih. “Pemkab Bondowoso ingin memastikan distribusi tepat sasaran dan masyarakat tidak panik,” ujar Sekda Fathur Rozi.

Tidak hanya mengurus distribusi energi, Pemkab Bondowoso di waktu yang nyaris bersamaan menggulirkan agenda strategis lain: memperkuat pendidikan keagamaan lewat BOSDA Madin. Di tengah gelombang efisiensi anggaran yang melanda daerah lain, Pemkab Bondowoso justru mengucurkan dana Rp11,2 miliar kepada 935 lembaga Madrasah Diniyah.

Penyerahan simbolis dilakukan di Pondok Pesantren Darul Falah, Kecamatan Cermee, yang dihadiri langsung oleh Bupati H. Abdul Hamid Wahid. Pemkab Bondowoso menyalurkan dana BOSDA Madin dari dua sumber utama, yakni Bantuan Keuangan Khusus dari Pemprov Jatim dan dana APBD kabupaten, masing-masing Rp5,6 miliar.

Dampaknya terasa nyata. Pemkab Bondowoso memastikan setiap siswa SD menerima Rp15 ribu dan siswa SMP mendapat Rp25 ribu per bulan, sementara 1.338 guru non-ASN diganjar insentif Rp300 ribu per bulan. “Ini adalah wajah keadilan anggaran Pemkab Bondowoso yang berpihak pada masa depan anak-anak dan para guru yang tak pernah terdengar,” ujar Haeriyah, pejabat teknis program.

Dalam narasi besar pembangunan daerah, Pemkab Bondowoso memposisikan BOSDA Madin bukan sekadar dana operasional, tetapi fondasi moral. Pendidikan diniyah dianggap sebagai benteng yang melindungi generasi muda dari degradasi nilai di tengah derasnya arus informasi dan disrupsi sosial.

Keberanian Pemkab Bondowoso menyandingkan dua kebijakan—penggunaan sepeda dan penguatan pendidikan agama—menunjukkan bahwa krisis bisa menjadi titik tolak pembaruan. Di tengah suara klakson yang mendesak BBM dan doa-doa para santri di bilik pesantren, Pemkab Bondowoso hadir sebagai simpul yang menautkan solusi praktis dan cita moral.

“Media juga kami ajak jadi mitra strategis,” tutur Fathur Rozi di akhir rapat. Bagi Pemkab Bondowoso, narasi yang disampaikan ke publik harus menenangkan, bukan memprovokasi. Sebab di atas keresahan, justru ada peluang untuk membangun kepercayaan dan menggerakkan perubahan. (den