Bawaslu Jombang Perkuat Lembaga dan Literasi Demokrasi

Jombang, (afederasi.com)  – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jombang menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dengan tema “Literasi Demokrasi untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas”.

 Acara yang berlangsung di Hotel Yusro Jombang pada Rabu (29/10/2025) ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, organisasi kepemudaan, KPU, Badan Kesbangpol, hingga sejumlah stakeholder terkait.

Kegiatan ini merupakan upaya nyata Bawaslu Jombang dalam memperkuat perannya sebagai pengawas pemilu yang kredibel sekaligus memperluas pemahaman publik tentang pentingnya literasi demokrasi.

Dalam sambutannya, Dafid Budiyanto, Ketua Bawaslu Jombang, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus meningkatkan kapasitas dan kolaborasi. “Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Bawaslu Jombang untuk terus memperkuat kapasitas lembaga dan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Kami berharap ini menjadi ruang dialog dan pembelajaran bersama dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang partisipatif dan berintegritas,” ujarnya.

Sementara itu, Dewita Hayu Shinta, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang membuka acara secara resmi, menekankan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan adalah pondasi utama untuk menjalankan fungsi pengawasan yang profesional dan akuntabel.

Acara semakin mendalam dengan paparan dari  Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse mengenai “Desain Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135”. Ia menjelaskan berbagai implikasi putusan tersebut terhadap sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

“Literasi demokrasi bukan hanya tentang memahami proses pemilu, tetapi juga tentang membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang melek informasi dan lembaga penyelenggara yang kredibel,” tegas Zulfikar dalam pemaparannya.

Dr. Amir Maliki Abitolkha, M.Ag., Rektor Universitas Darul ‘Ulum (UNDAR) Jombang, yang hadir sebagai narasumber, menyoroti peran pengawas demokrasi dari sudut pandang akademisi.

“Demokrasi yang sehat memerlukan pengawas yang kuat, profesional, dan berintegritas. Tapi di sisi lain, masyarakat juga harus memiliki kesadaran kritis untuk ikut mengawasi proses demokrasi agar tetap berjalan di rel yang benar,” ujar Dr. Amir dengan gaya lugasnya.

Pandangan dari masyarakat sipil disampaikan oleh Eko Sasmito, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jawa Timur. Menurutnya, sinergi antara akademisi, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil adalah kunci membangun pengawasan pemilu yang partisipatif dan berkelanjutan.

Suasana forum berlangsung hangat, antusias, dan penuh dinamika. Keaktifan peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi, organisasi kepemudaan, dan stakeholder lainnya dengan banyaknya pertanyaan dan tanggapan menunjukkan tingginya minat publik terhadap topik desain pemilu dan arah demokrasi Indonesia ke depan.

Diskusi interaktif ini menggambarkan semangat kolektif untuk memperkuat demokrasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang berintegritas di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jombang. (san)