Assessment Pejabat Eselon II Masuki Tahap Wawancara, Bupati Situbondo Tekankan Loyalitas untuk Daerah

Situbondo, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten Situbondo terus mematangkan langkah penataan birokrasi melalui proses assessment terhadap pejabat eselon II. Tahapan tersebut kini memasuki fase krusial, yakni wawancara langsung oleh Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja.

Bupati yang akrab disapa Mas Rio itu menegaskan, assessment dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip objektivitas. Proses ini mencakup dua kebutuhan utama, yakni mutasi dan rotasi jabatan, serta pengisian sejumlah posisi strategis yang masih kosong melalui mekanisme rekrutmen terbuka atau open bidding.

“Sebanyak 27 pejabat eselon II telah mengikuti assessment dan dilakukan pemeringkatan oleh tim penguji. Setelah itu, saya melakukan wawancara secara langsung atau face to face,” ujar Mas Rio, Sabtu (27/12/2025).

Dalam sesi wawancara tersebut, Mas Rio menekankan bahwa penilaian tidak hanya bertumpu pada kemampuan teknis dan rekam jejak birokrasi, melainkan juga menyasar aspek komitmen moral serta loyalitas terhadap daerah.

“Saya menanyakan komitmen mereka untuk membantu Situbondo. Bukan loyal kepada Mas Rio atau Mbak Ulfi, tetapi loyal kepada Situbondo. Di hati dan pikirannya harus ada kata Situbondo,” tegasnya.

Menurutnya, loyalitas kepada daerah menjadi fondasi penting dalam membangun akuntabilitas, integritas, serta kesungguhan pejabat dalam mewujudkan visi besar Situbondo Naik Kelas.

Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut, Pemkab Situbondo menerapkan Service Level Agreement (SLA) atau kontrak kinerja. Melalui SLA, setiap calon pejabat menyepakati target, tanggung jawab, serta capaian kinerja yang harus direalisasikan selama menjabat.

“Itu semacam kontrak kinerja antara calon pejabat dengan saya dan Mbak Ulfi. Dari hasil wawancara ini, nantinya akan dilakukan penempatan atau plotting ke dinas-dinas terkait,” jelasnya.

Mas Rio juga menegaskan bahwa penempatan pejabat tetap mengacu pada prinsip tour of duty. Pejabat yang telah menduduki jabatan lebih dari dua tahun akan dipertimbangkan untuk rotasi atau mutasi, kecuali bagi mereka yang mendekati masa purna tugas atau memiliki pertimbangan khusus sesuai kebutuhan organisasi.

Di sisi lain, sejumlah jabatan yang saat ini masih kosong, khususnya pada dinas-dinas prioritas, akan diisi melalui mekanisme open bidding guna menjaring figur yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Salah satu dinas yang mendapat perhatian khusus adalah Dinas Perpustakaan. Mas Rio menegaskan adanya perubahan paradigma terhadap peran perpustakaan di era kepemimpinannya.

“Selama ini perpustakaan sering dianggap sebagai tempat ‘tahanan politik’. Di era saya dan Mbak Ulfi, perpustakaan harus menjadi sesuatu yang menarik, bahkan sangat menarik,” pungkasnya.

Melalui rangkaian proses ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo berharap mampu mendorong reformasi birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik serta kebutuhan pembangunan daerah ke depan.(vya/dn)