Anies Baswedan Tegaskan Komitmen Bantu Orang Miskin Lewat 'Hotline Paris' dalam Debat Perdana

Jakarta, (afederasi.com) - Dalam rangka mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN memaparkan program "hotline paris" yang diharapkan memberikan bantuan hukum kepada 2,5 juta warga miskin yang mengalami permasalahan hukum.

"Kami ingin meningkatkan bantuan hukum kepada warga miskin, yang sebelumnya hanya 6.400 orang, akan ditingkatkan menjadi 2,5 juta warga miskin," ungkap anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto, di Jakarta, Kamis (14/12/2023) kemarin.

Menurut Bambang Widjojanto atau BW, panggilan akrabnya, program "hotline paris" ini bukanlah sekadar gimik politik dari paslon nomor urut 1. BW menegaskan bahwa program ini telah melalui kajian mendalam oleh para pakar hukum yang tergabung dalam Dewan Pakar Timnas AMIN. "Itu bukan gimik tapi hasil riset. Penduduk miskin di Indonesia saat ini ada 25,9 juta jiwa, dari jumlah itu hanya 6.400 yang tercover atau di bawah satu persen," ujarnya sebagaimana dikutip oleh Antara dan dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com, Kamis (14/12/2023).

Dewan Pakar Timnas AMIN melihat bahwa permasalahan hukum di Indonesia sering kali tidak dapat menjangkau orang miskin, yang seringkali terjerat dalam masalah hukum tanpa adanya pembelaan. "Ketika melihat permasalahan hukum di Indonesia masih belum bisa menyasar kepada orang miskin, di mana sering kali mereka tersandung permasalahan hukum dan tidak ada yang membela," kata BW.

BW menambahkan bahwa anggaran bantuan hukum untuk warga miskin saat ini hanya sekitar Rp 56 miliar per tahun. Namun, jika pasangan AMIN berhasil memenangkan pemilihan presiden, anggaran ini dijanjikan akan ditingkatkan menjadi Rp 1,2 triliun. "Ini semua untuk membantu warga kurang mampu yang terjerat permasalahan hukum," tegas BW.

Dalam debat perdana, calon presiden Anies Baswedan juga telah menegaskan komitmennya untuk membantu orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum melalui "hotline paris," sebagai bentuk upaya kehadiran negara dalam menegakkan keadilan hukum.

Ketua PSSI, Nurdin Halid, menyambut baik inisiatif ini dan menilai bahwa kehadiran program bantuan hukum ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. "Mendukung warga yang membutuhkan bantuan hukum, terutama yang kurang mampu, adalah langkah yang patut diapresiasi," ujar Nurdin Halid.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. Masa kampanye dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada 14 Februari 2024.(mg-3/jae)