Akte Kematian tak Diurus Bisa jadi Krusial saat Pemilu, Ratusan Warga Berbondong Aula Gus Dur Bondowoso

Bondowoso, (afederasi.com) - Tidak diurusnya dokumen kependudukan berupa akte kematian bisa menjadi krusial pada momen Pemilu 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan oleh H. Tohari, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso.

Menurutnya, dokumen kependudukan sangat penting dimiliki oleh masyarakat, mulai dari akte kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk hingga akte kematian.

"Yang paling krusial adalah akte kematian. Masyarakat petani terkadang tidak mengurus dan melaporkan kematian anggota keluarganya, berbeda dengan ASN misalnya," ungkap Tohari saat ditemui di Aula Gus Dur, Kecamatan Maesan, Minggu (6/8/2023).

Ia menilai jika akte kematian tidak diurus, maka tidak heran jika ada istilah orang yang sudah meninggal dunia masih memiliki hak pilih di pemilu 2024.

"Ini tergantung pantarlih (panitia pemutakhiran data pemilih), bagaimana bisa memutakhirkan data pemilih sevalid mungkin," tuturnya.

Ia berharap potensi penggelembungan suara sebab banyaknya data pemilih invalid tidak terjadi di Kabupaten Bondowoso.

"Selain akte kematian, dokumen kependudukan lainnya juga penting," nilainya.

Tohari pun menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bondowoso untuk melayani dokumen kependudukan dengan tajuk 'Sehari Bersama Masyarakat' di Aula Gus Dur.

"Ada 300-500 warga yang datang di sini untuk mengurusi mulai dari pembuatan KTP-el, KK, akte kelahiran dan akte kematian secara gratis," paparnya.

Hal ini dilakukannya sejak tahun 2004 lalu dan melayani seluruh masyarakat di semua wilayah di Kabupaten Bondowoso.

"Meskipun kegiatan ini bersumber dari pokir, tapi pelayanan tidak hanya berlaku untuk dapil saya saja, tapi semua dapil," ujarnya.(den)