Adu Janji Politik Capres dan Cawapres Pada Pilpres 2024

Jakarta, afederasi.com - Meski Pilpres 2024 masih beberapa bulan lagi, para tokoh politik yang diharapkan menjadi Capres dan Cawapres sudah mulai menggulirkan berbagai janji politik mereka. Janji-janji ini telah menjadi perbincangan hangat, dan masyarakat mengawasinya dengan seksama. Sebagaimana disampaikan oleh sumber terpercaya, "Meski belum memasuki masa kampanye, nyatanya tokoh politik yang telah digadang-gadang menjadi capres dan cawapres mulai menyerukan janji-janjinya. Janji politik Capres dan Cawapres untuk pemilu tahun 2024 mendatang bahkan sudah banyak dijadikan perbandingan."

Kendati begitu, masyarakat tidak mudah terpedaya oleh janji-janji yang diutarakan oleh calon Capres dan Cawapres, terutama saat masih jauh dari masa kampanye. Menurut wawancara dengan seorang warga, "Kami tentu menginginkan pemimpin yang jujur dan kompeten, tetapi janji-janji harus diikuti dengan tindakan nyata, bukan hanya sekadar retorika." 

Dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, yang dipandang sebagai Capres potensial, telah menawarkan berbagai janji politik yang mencakup swasembada pangan, pembukaan lahan pertanian baru di lahan rawa atau gambut, peningkatan produksi kelapa sawit sebagai sumber energi pengganti fosil, serta penyediaan makan siang dan susu gratis bagi seluruh pelajar di Indonesia. Dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan, "Kita harus memprioritaskan ketahanan pangan dan pendidikan anak-anak kita."

Sementara itu, Muhaimin Iskandar, yang baru-baru ini diumumkan sebagai Cawapres pendamping Anies Baswedan, telah menjanjikan peningkatan dana desa menjadi Rp 5 miliar. Selain itu, ia juga menawarkan subsidi BBM rendah, tunjangan ibu hamil, sekolah gratis, dan subsidi pupuk. Dalam sebuah konferensi, Cak Imin mengungkapkan, "Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan memastikan akses pendidikan yang lebih baik."

Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga tidak ketinggalan dalam merumuskan janji-janjinya. Ia berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara, sebuah proyek besar yang saat ini sedang digalakkan. Selain itu, Ganjar berencana untuk lebih menegakkan upaya pemberantasan korupsi, yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Dalam pernyataannya, Ganjar menyebut, "Kami ingin melihat Indonesia yang lebih maju dan bersih dari korupsi."

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah menetapkan bahwa masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Ini berarti bahwa meskipun janji-janji politik telah mulai beredar, kampanye resmi masih beberapa bulan lagi. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk lebih bijak dalam menilai janji politik yang tersebar. Dalam wawancara, seorang pakar politik mengatakan, "Jangan lupa bahwa periode kampanye adalah waktu yang tepat untuk memeriksa kredibilitas dan rencana konkret calon pemimpin."

Sejak adanya terjemahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ke Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 tahun 2023 lalu, upaya tebar janji politik sebelum masa kampanye tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, meskipun tindakan ini tidak melanggar hukum, banyak yang berpendapat bahwa calon pemimpin seharusnya menggunakan periode kampanye secara efektif untuk menggambarkan visi dan program mereka kepada masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang analis politik, "Sementara boleh saja berjanji, namun tindakan nyata dan visi yang jelas lebih penting untuk menjadi pemimpin yang efektif." (mg-3/jae)