Usai Kunker ke Kabupaten Sragen, DPRD Tulungagung Siap Optimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Tulungagung, (afederasi.com) – Komisi DPRD Tulungagung melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Senin (22/5/2023).

Dimana, kegiatan kunker ini bertujuan untuk belajar meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dibidang perijinan.

Anggota DPRD Tulungagung, Heru Santoso mejelaskan dipilihnya DPMPTSP Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini karena kondisinya hampir sama dengan Kabupaten Tulungagung.

Dimana, pendirian mall pelayanan publik (MPP) juga diresmikan pada Januari 2023 yang lalu.

“Yang mengagumkan itu dalam waktu 6 bulan perjalanannya bisa melakukan pelayanan perijinan yang optimal kepada masyarakatnya,” ungkapnya, Selasa (23/5/2023).

Heru menuturkan di MPP tersebut ada 40 gerai yang dikelola. Baik dari perangkat daerah serta instansi vertikal yang ada di Kabupaten Sragen, termasuk di dalamnya gerai Bapas (badan pemasyarakatan ) sebagai tempat lapor diri.

“Namun dinas perijinan juga melakukan pemberdayaan bagi para mantan napi yang hadir di MPP dalam bidang UMKM, sekaligus membantu pengurusan nomor induk berusaha (NIB) bagi mereka (mantan narapidana-red) yang mau melakukan usaha,” jelasnya.

Lebih lanjut Heru mengatakan jika pihaknya melihat langsung  bagaimana antusias masyarakat yang memanfaatkan keberadaan MPP dalam melakukan transaksi. Terutama pada gerai dibidang  kependudukan, pajak, perbankan, imigrasi, perijinan usaha,  persetujuan pembangunan gedung (PBG) dan lainnya.

“Di MPP ini telah disediakan berbagai fasilitas yang baik, kemudahan, cepat serta pelayanan yang ramah, ini yang membuat warga sangat terbantu,” ujarnya.

Terlebih dalam bidang PBG juga disediakan jasa konsultan murah yang bekerjasama dengan Dinas PUPR untuk membantu masyarakat yang membutuhkan jasa gambar sebagai salah satu syarat pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) sehingga bisa mempercepat prosesnya.

“Khususnya gambar sederhana bagi bangunan rumah pribadi yang belum ada gambar, belum ada rencana biaya dan lain – lain,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, sejumlah anggota DPRD Tulungagung juga bertanya mengenai ada atau tidaknya ego sektoral dari instansi tertentu, dan bagaimana upaya mensinkronkan serta mengharmonisasikan semua instansi. Agar semua masyarakat ketika melakukan proses perijinan dipusatkan di MPP dan tidak ada lagi di kantor induknya.

Adapun jawaban yang diperoleh, kata Heru, yakni satu hal yang penting dan sebagai kuncinya adalah ketegasan dari pemimpin daerah yakni Bupati dalam mendorong guna memaksimalkan keberadaan MPP dalam memberikan pelayanannya.

“Dan terbukti rata - rata ada 500 masyarakat per hari yang melakukan transaksi di MPP Kabupaten Sragen ini,” paparnya.

Heru menambahkan dari kegiatan kunker ini pihaknya mendapatkan banyak ilmu, berbagai inovasi IT, proses sosialisasi yang efektif, pola pengelolaan managemen MPP yang luar biasa.

“Dengan harapan ini nantinya bisa mendorong MPP Tulungagung agar bisa melakukan hal positif untuk memberikan palayanan terbaik di bidang perijinan kepada masyarakat kita,” pungkasnya. (dn)