Tanggung Jawab Komisi III DPR Terhadap Kasus Firli Bahuri: Evaluasi Pemilihan Pimpinan dan Peringatan Bagi Semua Pihak
Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, menegaskan bahwa pihaknya merasa tetap memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama setelah Ketua KPK, Firli Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.
Jakarta, (afederasi.com) - Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, menegaskan bahwa pihaknya merasa tetap memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama setelah Ketua KPK, Firli Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Menurut Taufik, tanggung jawab tersebut tak dapat dielakkan karena Komisi III memiliki peran dalam uji kelayakan dan kepatutan serta fit and proper test terhadap pimpinan Komisi III.
"Saya pikir semua proses pemilihan yang berlangsung tetap harus ada tanggungjawab dari pihak-pihak yang menjalankan proses itu. Saya pikir juga apa yang terjadi di KPK ini pihak DPR pun tidak bisa melepas tanggung jawabnya," tegas Taufik seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2023). Evaluasi terhadap proses pemilihan pejabat publik dianggap sebagai langkah penting untuk perbaikan ke depan.
Komisi III DPR menilai penetapan Ketua KPK, Firli Bahuri, sebagai tersangka oleh kepolisian sebagai tindakan yang sangat memalukan. Anggota Komisi III DPR, Taufik Basari, menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Firli seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak. "Ya, jadi ini peringatan buat kita semua bahwa saat ini kita sedang berada pada titik nadir negara hukum," ujar Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Wakil Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, juga menyatakan bahwa Firli seharusnya memilih mengundurkan diri secara sadar. Sahroni mengkritik kinerja Dewan Pengawas (Dewas) KPK, menilai bahwa kinerjanya tidak semakin baik, melainkan justru semakin lambat. "Seharusnya Pak Firli dengan inisiatifnya mengundurkan diri atas status yang sudah diterima," kata Sahroni.
Wakil Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengungkapkan rasa kagetnya ketika mengetahui bahwa Ketua KPK, Firli Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka. Sahroni menyatakan bahwa informasi tersebut baru diketahuinya pada pagi hari melalui pemberitaan. Meski kaget, Sahroni memberikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian, khususnya dalam penanganan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
Menurut Sahroni, penetapan Firli sebagai tersangka menunjukkan keseriusan kepolisian dalam menangani kasus tersebut dan sebagai bukti bahwa penegakan hukum berlaku untuk semua pihak. "Dan ini menunjukkan kepolisian serius menangani perkara yang dimaksud tentang pemerasan itu dan akhirnya baru tadi malam yang bersangkutan tersangka," tambahnya.(mg-2/jae)
What's Your Reaction?
