Skandal Mewarnai Akhir Kepemimpinan Jokowi: Dari Cawe-Cawe hingga Konflik dengan PDIP
Jelang pensiun dari jabatan kepala negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus tersandung berbagai skandal, menjadi buah bibir di media dan menjadi trending di media sosial.
Jakarta, (afederasi.com) - Jelang pensiun dari jabatan kepala negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus tersandung berbagai skandal, menjadi buah bibir di media dan menjadi trending di media sosial.
Beberapa isu kontroversial mencakup keterlibatannya dalam cawe-cawe capres, pengaruh terhadap putusan MK terkait batasan usia capres-cawapres, hingga ketegangan hubungannya dengan PDIP.
Beberapa bulan lalu, Jokowi diisukan terlibat dalam cawe-cawe capres dan disinyalir tidak senang dengan Anies Baswedan setelah NasDem tidak diundang dalam rapat partai politik.
Menanggapi hal ini, Jokowi memberikan klarifikasi bahwa cawe-cawe yang dilakukannya adalah kewajiban moral sebagai presiden selama masa transisi kepemimpinan tahun 2024.
"Cawe-cawe itu kan sudah saya sampaikan bahwa saya menjadi kewajiban moral, tanggung jawab saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024,” ujar Jokowi seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com dalam acara Rakernas PDIP di Jakarta Selatan.
Selanjutnya, skandal lain melibatkan pemulusan jalan bagi anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi cawapres. Melalui adik iparnya, Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jokowi dihadapkan pada kritik tajam terkait nepotisme dan dinasti politik.
Putusan MK yang mengubah batasan usia capres-cawapres menjadi di bawah 40 tahun untuk yang pernah menjadi kepala daerah turut menciptakan kontroversi. Meskipun Anwar Usman dipecat setelah putusan itu, keluarga Jokowi tetap menerima kritik terkait pencalonan Gibran.
Eks Ketua KPK, Agus Rahardjo, juga mengungkapkan pengalaman tidak menyenangkan saat dibentak oleh Jokowi terkait kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto. Agus menolak instruksi presiden untuk menghentikan penyelidikan, mengatakan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa intervensi eksternal.
Terakhir, hubungan antara Jokowi dan PDIP dikabarkan mengalami retak setelah deklarasi Gibran sebagai cawapres Prabowo. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bahkan menyentuh isu Orde Baru yang diduga mengarah kepada Jokowi, menyebut bahwa kekuasaan baru menunjukkan perilaku mirip dengan rezim Orde Baru.(mg-3/jae)
What's Your Reaction?
