Sekjen Kemendagri Ingatkan Pemda dengan Inflasi Tinggi untuk Pengendalian Ekonomi

Jakarta, (afederasi.com) - Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) dengan tingkat inflasi tinggi untuk segera mengambil langkah-langkah pengendalian. Peringatan ini muncul seiring data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Desember 2023, yang menunjukkan 10 provinsi dengan tingkat inflasi cukup tinggi. Lampung menjadi provinsi tertinggi dengan inflasi mencapai 4,10%, diikuti oleh sejumlah provinsi lainnya seperti Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Jambi, dan Sumatera Selatan.

"Kalau kita melihat hari ini minggu ini kondisi inflasi, maka provinsi dengan angka inflasi tertinggi di Lampung 4,1 persen, Maluku Utara, Bangka Belitung (Babel) itu yang masih di atas poin 3 itu cukup banyak, sampai dengan Banten," ujar Suhajar Diantoro dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Menyikapi kondisi inflasi, Suhajar juga memberikan gambaran sebaran angka inflasi di beberapa provinsi. Selain provinsi, beliau juga menyoroti kabupaten-kabupaten tertentu dengan tingkat inflasi yang perlu diwaspadai. Di antaranya, Belitung mencapai 5,89%, Sumenep 5,51%, dan Merauke 5,25%, yang jauh melebihi ambang batas yang dianggap wajar.

"Kalau melihat di kabupaten, bahkan Belitung hari ini inflasi mencapai 5,89 persen hampir tembus di angka 6 persen. Ini harus kita waspadai terlalu tinggi, Sumenep 5,51 persen, Merauke 5,25 persen," tambahnya.

Tidak hanya memberikan perhatian pada provinsi dengan tingkat inflasi tinggi, Suhajar juga mencatat provinsi dengan inflasi terendah. Aceh memimpin dengan inflasi 1,44%, diikuti oleh Papua, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Meskipun tingkat inflasi rendah, pemerintah perlu tetap waspada dan memonitor situasi ekonomi secara keseluruhan.

Selain provinsi, Suhajar juga menyampaikan kabupaten-kabupaten dengan tingkat inflasi terendah. Beberapa di antaranya adalah Sintang, Bulungan, dan Mamuju. Meski inflasi rendah, perlu diingat bahwa kondisi ekonomi setiap daerah dapat berubah, sehingga perlu pemantauan yang cermat.

"Kira-kira seperti itu kondisi gambaran sebaran angka inflasi kita," kata Suhajar.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir, angka inflasi di bulan Desember cenderung meningkat. Kenaikan ini diperkirakan berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta transportasi. Beberapa komoditas yang cenderung mengalami kenaikan harga menjelang Natal dan tahun baru termasuk angkutan udara, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah.

"Terlihat bahwa di bulan Desember selalu terjadi inflasi. Ini bisa kita lihat dari inflasi umum di mana inflasi ini terus meningkat pada bulan Desember pada tahun 2022 inflasi bulan Desember mencapai 0,66%," ungkap Pudji Ismartini.(mg-2/jae)