Sekda Tulungagung Temui Demonstran HMI, Bahas Isu Nasional dan Lokal

Tulungagung, (afederasi.com) - Demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tulungagung di depan Kantor Bupati Tulungagung pada Selasa, (25/6/2024), diwarnai aksi saling dorong dengan aparat. Aksi ini diawali dari gedung dewan dan dilanjutkan dengan berjalan kaki ke Kantor Bupati.

Ketua HMI Cabang Tulungagung, Fuad Fajrus Sobah, menjelaskan bahwa mereka mengkritisi beberapa kebijakan pemerintah baik yang berskala nasional maupun lokal. Di tingkat nasional, HMI membawa tiga isu utama: pembebasan aktivis HMI yang diduga dikriminalisasi, penghentian komersialisasi pendidikan, dan pembatalan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPPERA) yang dianggap merugikan hak rakyat kecil.

Di tingkat lokal, mereka menyoroti kurangnya perhatian pemerintah dalam menangani beberapa ruas jalan di Tulungagung, efisiensi Mall Pelayanan Publik (MPP) yang masih minim, serta masalah moral anak-anak di Tulungagung yang kurang mendapat perhatian.

Selain itu, mereka juga menekankan perlunya DPRD Kabupaten Tulungagung memaksimalkan peran sebagai pengawas dalam Trias Politika.

"Semua tuntutan sudah dijawab oleh Sekda Tulungagung, sementara Pj Bupati yang seharusnya menandatangani, sedang bertugas keluar kota. Kami menerima jawaban sementara dari Sekda dan meminta diagendakan audiensi lebih lanjut," ujar Fuad.

Sekda Tulungagung, Tri Hariadi, menanggapi tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa untuk isu-isu nasional, perlu koordinasi lebih lanjut dengan Pj Bupati Heru Suseno yang saat ini sedang bertugas di luar kota. Untuk isu-isu lokal, penanganan jalan memang belum sepenuhnya selesai dan pihaknya memprioritaskan jalan-jalan yang sering dilalui masyarakat.

Dia meminta agar HMI melaporkan kondisi jalan yang kurang baik untuk ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.

Terkait keluhan tentang MPP, Tri Hariadi mengakui bahwa pelayanan memang masih membutuhkan banyak perbaikan dan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Dia juga menekankan pentingnya melaporkan praktik pungli atau calo secara detail agar dapat ditindaklanjuti

Untuk masalah pendidikan, Sekda mengakui bahwa masih banyak kekurangan dan pihaknya siap menerima masukan serta kritik untuk perbaikan.

"Pemkab Tulungagung menerima semua masukan. Kegiatan seperti ini justru membantu pemerintah daerah fokus pada persoalan yang perlu dikritisi. Kami siap bekerja demi Tulungagung yang lebih baik," tutupnya. (riz/dn)