Sejarah Pemecatan Kepala Daerah oleh PDIP: Gibran dan Bobby Bukan yang Pertama

Jakarta, (afederasi.com) - Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution bukanlah kepala daerah pertama yang mengalami pemecatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akibat isu saingan politik.

Sebelum keduanya, beberapa kepala daerah juga pernah dipecat oleh PDIP karena terlibat dalam persaingan politik yang melibatkan partai ini.

Sejak putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mengumumkan pencalonannya sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, status keanggotaannya bersama Bobby Nasution menjadi perbincangan hangat.

Kabar pemecatan mereka dari PDIP muncul, dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, bahkan telah menerima surat pemecatan dari DPC PDIP Medan. Namun, keputusan akhir pemecatan masih bergantung pada DPP Partai.

Sementara itu, Gibran terkesan enggan mengurus keanggotaannya setelah memutuskan berpindah ke kubu politik yang bersaing dengan PDIP. Meskipun PDIP tampaknya belum memutuskan untuk mencopot Wali Kota Solo tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengklaim bahwa urusan status keanggotaan Gibran dan Bobby telah selesai dengan adanya surat sanksi pemecatan dari DPC partai.

Sebelum kasus Gibran dan Bobby, PDIP sebelumnya telah melakukan pemecatan terhadap sejumlah kepala daerah yang merupakan kader partai tersebut. Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa urusan status keanggotaan Gibran dan Bobby sudah tutup buku. Hasto menyebut sudah ada surat sanksi pemecatan dari DPC partai.

Sebelum Gibran dan Bobby, PDIP telah mencatat beberapa pemecatan terhadap kepala daerah yang sebelumnya merupakan kader partai. Salah satunya adalah Emil Dardak, yang ketika menjabat sebagai Bupati Trenggalek, dipecat karena maju dalam Pilkada Jawa Timur 2018 mendampingi Khofifah Indar Parawansa dan keluar dari PDIP.

Akhyar Nasution, mantan Plt Wali Kota Medan, juga mengalami pemecatan dari PDIP karena membelot ke Partai Demokrat saat Pilkada Medan 2020. Pada Pilkada tersebut, PDIP mengusung Bobby Nasution sebagai saingan Akhyar.

Gubernur Maluku, Murad Ismail, bukan hanya kehilangan jabatan gubernur tetapi juga dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku karena istrinya pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN).

Kader PDIP lainnya, I Made Gianyar, mantan Bupati Bangli, juga dipecat karena mendukung sang adik yang maju dalam Pilkada Bangli 2020. Mundjirin, mantan Bupati Semarang, juga mengalami pemecatan karena dianggap melanggar perintah partai terkait Pilkada 2020.

Rustriningsih, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dipecat dari PDIP karena mendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014, meskipun PDIP telah memiliki pasangan sendiri yaitu Jokowi dan Jusuf Kalla.(mg-3/jae)