Rokok Ketengan Bakal Dilarang Dijual

Rencana pemerintah untuk melarang penjualan rokok secara eceran melalui Rencana Peraturan Pemerintah (RPP), sebagai bagian dari aturan turunan Undang-Undang (UU) Kesehatan, telah menjadi perdebatan sengit di berbagai kalangan.

15 Sep 2023 - 13:56
Rokok Ketengan Bakal Dilarang Dijual
Ilustrasi rokok (Pixabay/geralt)

Jakarta, afederasi.com - Rencana pemerintah untuk melarang penjualan rokok secara eceran melalui Rencana Peraturan Pemerintah (RPP), sebagai bagian dari aturan turunan Undang-Undang (UU) Kesehatan, telah menjadi perdebatan sengit di berbagai kalangan. Meskipun tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat, kebijakan ini telah memicu kritik keras. Salah satu kritik utama adalah bahwa larangan ini dianggap tidak memiliki dasar yang kuat.

Ali Mahsun Atmo, Ketua Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), adalah salah satu yang menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap larangan penjualan rokok ketengan. Menurutnya, larangan ini tidaklah rasional dan sulit diterima akal sehat, terutama dalam konteks upaya mencegah anak-anak dari merokok. Ali berpendapat bahwa pendidikan di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar memiliki peran yang lebih besar dalam mencegah anak-anak merokok.

Ali, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), juga mengkhawatirkan dampak larangan ini terhadap mata pencaharian para pedagang rokok eceran. Menurutnya, ratusan ribu pedagang asongan dan pedagang rokok berpotensi mengalami kesulitan ekonomi serius. Ia mengatakan bahwa jika hak-hak mereka dicabut, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap pasal 27 UUS 1945 yang menegaskan hak rakyat untuk kehidupan dan pekerjaan yang layak.

Selain itu, Ali juga menyampaikan keprihatinannya bahwa larangan penjualan rokok eceran dapat memicu peningkatan peredaran rokok ilegal. Menurutnya, rokok ilegal bisa menjadi pilihan masyarakat karena harganya yang lebih murah. Harga murah ini disebabkan oleh fakta bahwa rokok ilegal tidak membayar cukai rokok kepada negara. Padahal, cukai rokok merupakan kontribusi penting bagi pendapatan negara.

Sementara itu, Fitriani Ahlan Sjarif, Direktur Indonesia Center for Legislative Drafting (ICLD) dan Pakar Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), mencatat bahwa terdapat masalah dalam proses penyusunan RPP ini. Ia mengkritik minimnya partisipasi publik dalam proses penyusunan aturan turunan dari UU Kesehatan. Padahal, aturan ini melibatkan banyak pemangku kepentingan dan berdampak pada kepentingan publik yang luas.

Fitriani menekankan pentingnya membuka ruang partisipasi publik secara lebih inklusif dalam proses penyusunan aturan. Ia berpendapat bahwa kurangnya partisipasi publik dapat mengurangi efektivitas pembuatan aturan tersebut, sehingga aturan tersebut mungkin akan menimbulkan kontroversi dan tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat saat diberlakukan. (mg-3/mhd)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow