Relokasi RSUD Jombang Batal, Ini Alasanya

Jombang, (afederasi.com) – Rencana relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang yang sempat mencuat beberapa waktu lalu, kini resmi dibatalkan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur RSUD Jombang, dr. Pudji Umbaran, pada  Jumat (03/10/2025).

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari risiko relokasi hingga keterbatasan anggaran daerah. Menurut dr. Pudji, memindahkan rumah sakit bukan hanya berisiko tinggi, tetapi juga dinilai tidak efisien secara finansial.

“Kami sudah sampaikan kepada Abah Bupati Warsubi bahwa memindahkan rumah sakit itu risikonya luar biasa. Dari sisi kalkulasi anggaran, dengan aset yang saat ini sudah mencapai Rp1 triliun, rasanya tidak efektif dan efisien,” jelas dr. Pudji.

Dalam penjelasannya, dr. Pudji menegaskan bahwa Bupati Jombang, Warsubi, memahami keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang serta kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika relokasi dipaksakan, maka dikhawatirkan akan menghambat pembangunan sektor lainnya.

“Kalau itu kita paksakan, tentu akan membuat pembangunan sektor lain jadi stagnan. Maka, Bupati lebih setuju agar rumah sakit tetap di lokasi saat ini,” tambahnya.

Sebagai alternatif, pihak RSUD Jombang kini fokus pada penataan alur lalu lintas di sekitar kawasan rumah sakit dan mengupayakan penambahan lahan guna menunjang pelayanan kesehatan yang semakin meningkat.

Salah satu solusi yang tengah dikaji adalah relokasi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jombang. Jika relokasi terealisasi, lahan yang saat ini digunakan oleh Dukcapil dapat dialihkan untuk pengembangan fasilitas RSUD, seperti kamar operasi dan ruang rawat inap yang kini mulai kewalahan menampung pasien.

“Dukcapil penggunanya juga banyak. Kalau bisa direlokasi, lahannya bisa kami manfaatkan untuk bangun fasilitas yang kini sudah overload, seperti kamar operasi dan ruang rawat inap,” terang dr. Pudji.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Jombang sempat menggulirkan wacana relokasi RSUD ke lokasi baru karena kondisi lahan saat ini dinilai kurang representatif. Lokasi rumah sakit yang terjepit di tengah permukiman dan bangunan lainnya dianggap menyulitkan proses pengembangan jangka panjang.

Wacana tersebut juga merujuk pada Permenkes No. 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit, yang mengatur tentang pentingnya ruang terbuka dan aksesibilitas dalam pengembangan rumah sakit.

Meski rencana tersebut kini dibatalkan, pihak RSUD tetap berkomitmen untuk melakukan peningkatan pelayanan melalui optimalisasi lahan dan infrastruktur yang ada.(san)