Ratusan Massa Pejuang Gayatri Desak DPRD Tulungagung, Angkat 20 Tuntutan Strategis

Tulungagung, (afederasi.com) – Ratusan massa yang tergabung dalam Pejuang Gayatri Tulungagung menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Tulungagung, Kamis (11/9/2025) siang. Mereka datang dari berbagai wilayah dengan membawa 20 tuntutan, mulai dari isu lokal hingga nasional.

Penasehat Hukum Pejuang Gayatri, Muhammad Ababil, mengatakan aksi kali ini menitikberatkan pada penegakan hukum, reformasi birokrasi, dan transparansi anggaran baik APBN maupun APBD.

“Tuntutan kami dibagi menjadi tiga bagian, yaitu A, B, dan C. Kategori A berisi tuntutan instan yang harus dieksekusi dalam 2x24 jam, kategori B jangka pendek sekitar dua minggu, sedangkan kategori C berisi 17 tuntutan jangka menengah,” kata Ababil.

Pada kategori A, massa meminta pemerintah menindak tegas praktik galian C ilegal yang merusak lingkungan, serta menyelesaikan persoalan bangunan tanpa dasar perda, termasuk di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung.

Sementara kategori B berisi desakan agar pelayanan publik diperbaiki, akuntabilitas pejabat ditingkatkan, serta pengawasan Inspektorat Daerah diperkuat dengan melibatkan LSM profesional.

“Masyarakat juga meminta pucuk pimpinan Tulungagung tidak terjebak politik sektarian. Kami ingin para pemimpin bersatu demi kemajuan daerah,” tambah Ababil.

Untuk kategori C, terdapat 17 tuntutan jangka menengah yang menyoroti transparansi keuangan, perbaikan birokrasi, pelayanan publik, serta dukungan nyata terhadap UMKM dan kesenian daerah.

Ababil menyebut aksi ini diikuti sekitar 200 massa, meski jumlah itu lebih sedikit dari rencana awal karena adanya penyekatan di sejumlah titik.

“Kami beri waktu dua minggu. Jika tidak ada tindak lanjut, Pejuang Gayatri akan kembali turun ke jalan. Gerakan ini dipimpin delapan koordinator lapangan, tanpa struktur ketua maupun sekretaris,” tegasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menilai aksi semacam ini adalah bagian dari demokrasi.

“Menyampaikan aspirasi itu wajar, tugas kami memang menampung. Yang penting jangan anarkis. Namun soal tuntutan, ada yang memang ranahnya pemerintah kabupaten, sementara DPRD fokus pada legislasi, kontrol, dan budgeting,” ujarnya.

Terkait tuntutan pembangunan makam memorial, Marsono menekankan perlunya kajian lebih mendalam.

“Proses pengkajian tidak bisa diukur dengan jam. Kalau targetnya dua minggu harus selesai, tentu perlu komunikasi lebih lanjut dengan OPD terkait,” jelasnya.

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, meminta masyarakat bersabar karena pihaknya masih dalam tahap awal kepemimpinan.

“Saya baru tujuh bulan menjabat. Pemerintahan ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Kami terbuka menyerap aspirasi masyarakat agar pembangunan bisa dipercepat, terutama di bidang infrastruktur,” ungkapnya.

Aksi damai yang berlangsung tertib itu ditutup dengan penyampaian orasi dan penyerahan dokumen tuntutan, sebelum akhirnya massa membubarkan diri.(dn)