Ratusan Mahasiswa Turun ke Jalan, Sampaikan Tiga Tuntutan Besar untuk DPRD Tulungagung

Tulungagung, (afederasi.com) - Aksi massa terjadi di depan Kantor DPRD Tulungagung pada Senin (26/8/2024) ketika ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tulungagung turun ke jalan. Dengan semangat tinggi, mereka menyuarakan tiga tuntutan penting kepada pemerintah daerah, terutama terkait dengan UU Pilkada dan isu-isu lokal lainnya.

Ketua Sementara DPRD Tulungagung, Marsono, hadir langsung di tengah demonstran untuk menerima dan mendengarkan aspirasi mereka. Kehadiran Marsono di lokasi aksi menunjukkan komitmen DPRD Tulungagung dalam menjalin dialog terbuka dengan warganya.

Koordinator aksi, Kelvin Ferdinan, menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Mahasiswa memiliki tiga tuntutan utama. Pertama, mereka menuntut DPRD mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Pilkada. Kedua, mereka mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Ketiga, mahasiswa meminta DPRD Tulungagung menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang membatasi komersialisasi pendidikan di wilayah mereka.

"Poin utama tuntutan kami ada tiga: soal UU Pilkada hasil putusan MK, pengesahan RUU perampasan aset, dan isu komersialisasi pendidikan," ujar Kelvin dengan tegas.

 Dalam pertemuan ini, Ketua Sementara DPRD Tulungagung, Marsono menadatangani berkas tuntutan dari mahasiswa sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi mereka.

“Kami berterima kasih kepada Ketua DPRD yang mau menemui kami dan menerima semua tuntutan yang kami ajukan,” kata Kelvin.

Usai dialog dengan Marsono, ratusan mahasiswa menyanyikan lagu 'Darah Juang' bersama-sama, menciptakan suasana penuh semangat dan solidaritas. Lagu ini sering menjadi simbol perlawanan dan perjuangan mahasiswa dalam menyuarakan hak-hak rakyat.

Setelah menyampaikan aspirasi mereka, para demonstran meninggalkan kantor DPRD dengan tertib. Meski aksi berjalan damai, mereka sempat membakar beberapa tumpukan sampah di depan gedung sebagai bentuk simbolis bahwa perjuangan mereka belum selesai. Kelvin menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal tuntutan ini hingga sampai ke DPR RI.

“Kami akan menjalin komunikasi yang intens dengan DPRD Tulungagung untuk memastikan bahwa tuntutan kami benar-benar sampai ke DPR RI. Jika tidak, kami siap melakukan aksi serupa lagi,” tambah Kelvin.

Marsono menyatakan bahwa meskipun beberapa tuntutan merupakan kewenangan DPR RI, DPRD Tulungagung tetap berkomitmen untuk menangani isu-isu lokal yang menjadi wewenangnya, seperti komersialisasi pendidikan dan mitigasi bencana di wilayah Tulungagung.

“Kami akan fokus pada isu yang menjadi kewenangan kami, dan terus bekerja sesuai dengan tupoksi wilayah,” tuturnya.

Aksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa Tulungagung memiliki semangat juang yang tinggi untuk memastikan suara mereka didengar dan direspon oleh para pemangku kebijakan. Dengan tuntutan yang jelas dan terarah, mereka bertekad untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat. (riz/dn)