Rancang Kebijakan Khusus, Komitmen Bupati Gresik Lindungi Anak Tanpa Kewarganegaraan

Gresik, (afederasi.com) - Tak hanya fokus pada keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kini tengah menyusun kebijakan publik khusus yang menyasar perlindungan anak-anak pekerja, terutama yang lahir di luar negeri.

Hal tersebut merupakan salah satu langkah nyata dari Pemkab Gresik dalam melindungi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan, perhatian terhadap PMI harus menyeluruh. Termasuk mengupayakan masa depan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan pekerja migran di negara tujuan seperti Malaysia.

Gus Yani menegaskan, dari sisi aturan sebenarnya pekerja migran tidak diperbolehkan menikah selama masa kontrak kerja di luar negeri. Namun dalam praktiknya, banyak yang tetap menikah secara agama dan memiliki anak. 

"Masalahnya, anak-anak ini kerap tidak memiliki dokumen resmi, sehingga kesulitan mengakses pendidikan yang layak,” ujar Gus Yani, Sabtu (12/07/2025).

Dari data Pemkab Gresik menunjukkan, jumlah warga yang bekerja ke luar negeri cukup signifikan, khususnya dari kawasan utara seperti Kecamatan Bungah, Manyar, Panceng, Dukun, Sidayu, dan dua kecamatan di Pulau Bawean. Kondisi ini mendorong kebutuhan kebijakan lintas sektor, termasuk perlindungan bagi anak-anak yang ditinggalkan maupun yang lahir di negara tujuan.

Permasalan lain yang juga menjadi sorotan Gus Yani yaitu masih maraknya praktik keberangkatan pekerja migran tanpa dokumen resmi. Akibatnya, banyak yang terjebak dalam kerentanan hukum, termasuk dalam status pernikahan dan administrasi anak-anak mereka.

Hal tersebut terpotret Gus Yani ketika dalam lawatannya ke Kuala Lumpur pada 20–23 Januari 2025 lalu, Ia menyempatkan diri mengunjungi Sanggar Belajar Kuala Lumpur, salah satu dari 71 sanggar belajar binaan Pemerintah Republik Indonesia di Malaysia.

“Total ada sekitar 2.248 anak pekerja migran yang belajar di sanggar-sanggar tersebut. Tapi jumlah sebenarnya bisa lebih besar. Ada sekitar 4.000 anak yang lahir dari pernikahan yang hanya sah secara agama, tanpa dokumen sipil yang jelas,” ungkap Gus Yani.

Situasi ini, menurut Gus Yani, menjadikan mereka tergolong sebagai anak tanpa kewarganegaraan yang pasti (stateless), sehingga mengalami berbagai keterbatasan mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan hukum.

Merujuk fenomena tersebut, Pemkab Gresik tengah merumuskan kebijakan publik yang lebih spesifik. Salah satu wacana yang tengah dibahas adalah program repatriasi atau pemulangan anak-anak PMI setelah mereka menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di Malaysia.

“Kita ingin pastikan hak anak-anak PMI tetap terpenuhi. Salah satunya dengan mengembalikan mereka ke Gresik setelah lulus SD untuk melanjutkan pendidikan menengah di sini. Ini bagian dari strategi perlindungan jangka panjang,” terang Gus Yani.

Kebijakan ini sekaligus sejalan dengan harapan pemerintah pusat. Ia menekankan, anak-anak pekerja migran tidak boleh mengulang nasib serupa seperti orang tuanya yang menjadi pekerja migran ilegal atau dengan upah rendah.

“Pak Menteri pernah menyampaikan, anak-anak PMI harus memiliki masa depan yang lebih baik. Mereka jangan lagi menjadi PMI ilegal. Kita ingin generasi ini naik kelas, punya pilihan hidup yang lebih luas lewat pendidikan,” tandas Gus Yani 

Guna merumuskan kebijakan khusus tersebut Pemkab Gresik akan menggandeng banyak pihak dalam perumusan dan implementasi kebijakan ini. Termasuk dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Indonesia (BP2MI), serta organisasi masyarakat sipil yang selama ini mendampingi komunitas migran.

Kebijakan publik ini ditargetkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tapi juga sistem perlindungan berkelanjutan yang mencakup dokumentasi, akses sekolah, dan penyiapan masa depan anak-anak PMI sejak dini.(frd)