Politisi PDIP Kritik Prabowo yang Disebutnya Menghalalkan Praktik Politik Uang; Itu Kesalahan Besar
Pernyataan kontroversial dari bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto mengenai izin praktik politik uang telah mendapatkan kritik tajam dari politisi PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli.
Jakarta, (afederasi.com) - Pernyataan kontroversial dari bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto mengenai izin praktik politik uang telah mendapatkan kritik tajam dari politisi PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli. Romli menilai bahwa pernyataan Prabowo memiliki kesalahan besar yang perlu dicermati dengan serius.
Menurut Romli, Prabowo memberi dukungan tidak sehat terhadap praktik politik uang dengan memperbolehkan masyarakat menerima uang dalam politik. Romli mengungkapkan kekhawatiran bahwa ini dapat menjadi langkah menuju politik uang yang merusak demokrasi. Ia bahkan mengajukan pertanyaan apakah Prabowo akan terlibat dalam politik uang dalam pemilihan presiden tahun 2024. Romli menyuarakan pandangannya dalam cuitan di akun Twitter pribadinya.
Selain itu, Guntur Romli juga mengkritik pandangan Prabowo yang tampaknya menghalalkan money politics dengan alasan bahwa uang tersebut berasal dari rakyat. Romli menyatakan keraguan tentang apakah uang tersebut benar-benar adalah "uang rakyat" dan mempertanyakan apakah uang tersebut mungkin hasil pencurian dari anggaran negara atau program-program yang gagal.
Romli dengan tegas menyatakan bahwa politik uang adalah tindakan kejahatan. Dia berpendapat bahwa pernyataan Prabowo dapat diartikan sebagai dukungan terhadap pelanggaran hukum dan kejahatan yang serius.
Selain itu, Guntur Romli juga menyoroti ambisi politik Prabowo yang sudah terbukti selama puluhan tahun. Menurutnya, politik uang sering menjadi modus operandi politisi yang sangat ambisius dalam mencapai jabatan tertinggi. Dia mengingatkan masyarakat untuk menolak politik uang.
Sebelumnya, Prabowo Subianto secara terang-terangan mengizinkan masyarakat untuk menerima uang dari partai politik, dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan milik rakyat. Pernyataan ini telah menjadi perdebatan hangat dalam ranah politik Indonesia. (mg-1/jae)
What's Your Reaction?



