PKS Setuju dengan Anies Baswedan Terkait Polemik IKN: Pemerataan Ekonomi Jadi Sorotan

Jakarta, (afederasi.com) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan dukungan kepada calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, terkait kontroversi pemindahan Ibu Kota dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"IKN adalah agenda penting, dan PKS sepakat dengan visi Anies Baswedan terkait IKN," ungkap Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com. Ia menilai bahwa pembangunan IKN tidak menjamin pemerataan ekonomi yang diinginkan. "Jika alasan memindahkan ibu kota adalah untuk pemerataan, itu tidak tepat," tegas Kholid.

Muhammad Kholid dari PKS menegaskan bahwa solusi untuk pemerataan ekonomi bukanlah hanya dengan membangun IKN. Menurutnya, pemerataan ekonomi dapat dicapai dengan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan keunggulan daya saing setiap wilayah.

"Pemerataan ekonomi bukan dengan cara memindahkan ibu kota, tetapi dengan cara membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru, sesuai dengan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," jelas Kholid.

Kholid juga mengkritik kebijakan pembangunan IKN, menilainya terlalu tergesa-gesa. "Proses pembahasan IKN kemarin terlalu cepat dan terburu-buru. Perlu ada pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk membahasnya kembali," papar Kholid. Ia menambahkan bahwa masih ada waktu untuk mereview kembali kebijakan pemindahan ibu kota.

Sementara itu, Anies Baswedan menegaskan bahwa pembangunan IKN bukanlah langkah yang tepat untuk mencapai pemerataan ekonomi. "Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru," kata Anies.

Anies Baswedan juga mengkritik ketidaksinkronan antara tujuan IKN dengan langkah yang diambil. Menurutnya, pembangunan IKN tidak sejalan dengan tujuan utama untuk meratakan pembangunan di Indonesia.

"Jadi ini antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung," ujar Anies. Jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024, Anies berjanji akan mengkaji ulang proyek IKN secara serius untuk memastikan pencapaian tujuan pemerataan ekonomi.

Anies Baswedan menilai bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur dapat menimbulkan ketimpangan baru di kawasan Indonesia tengah dan timur. "Jadi ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi Indonesia yang setara Indonesia yang merata," tegas Anies.(mg-3/mhd)