Peringatan HAM Dunia Tidak Boleh Jadi Alat Politik Pemilu, Kata Aktivis 98

Jakarta, (afederasi.com) - Wignyo Prasetyo, aktivis 98, menegaskan bahwa peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia seharusnya tidak disulut oleh kelompok tertentu sebagai alat politik. Menurutnya, selama ini isu HAM hanya menjadi fokus setiap lima tahun, khususnya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga dianggap sebagai ritual kelompok tertentu.

"Hari HAM biasa lah ritual 5 tahunan, menjelang pemilu. Memang ini kan biasa buat nyerang kelompok tertentu, capres lah katakanlah," ungkap Wignyo dalam konfirmasi seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com pada Minggu (12/10/2023).

Isu HAM, menurut Wignyo, kerap menjadi bahan serangan saat mendekati Pemilu, terutama terkait pelanggaran HAM yang digunakan untuk menjatuhkan salah satu Calon Presiden-Calon Wakil Presiden.

"Kenceng banget menjelang Pilpres ini, kayaknya tujuannya biasa lah, entah menurunkan elektabilitas dan semacamnya," tambahnya seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Wignyo meminta agar semua pihak tidak menjadikan HAM sebagai alat main politik menjelang Pemilu 2024. Dia juga berharap bahwa pemimpin terpilih nantinya dapat melanjutkan perjuangan aktivis dalam menghormati HAM di Indonesia.

Wignyo memberikan penilaian positif terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok yang dapat menghargai HAM. Oleh karena itu, ia berharap bahwa jika terpilih, Prabowo-Gibran dapat menciptakan rekonsiliasi terhadap permasalahan HAM.

"Kalau Tuhan izinkan pak Prabowo dan Gibran pimpin bangsa, harus membentuk satu badan rekonsiliasi, kalau menang ya. Sebuah badan, semacam badan rekonsiliasi yang fungsi dan tugasnya mendamaikan seluruh konflik yang ada sejak masa lalu," ujar Wignyo, menegaskan pentingnya langkah eksekutif untuk mencegah generasi muda dari beban masa lalu yang belum terselesaikan seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com. (mg-1/mhd)