Pengadaan 6 Unit Fortuner di Tengah Krisis: Bupati Situbondo Dinilai Tak Peka terhadap Prioritas Publik

Situbondo, (afederasi.com) - Di tengah kondisi masyarakat yang masih bergelut dengan dampak banjir dan kebutuhan mendesak lainnya, Pemerintah Kabupaten Situbondo justru menyetujui pengadaan enam unit mobil dinas mewah jenis Toyota Fortuner senilai Rp600 juta per unit. Mobil-mobil tersebut diperuntukkan bagi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Situbondo.

Pengadaan kendaraan ini menimbulkan tanda tanya publik, terutama karena anggaran yang digunakan tergolong besar, dan dinilai tidak mencerminkan kepekaan terhadap situasi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan bencana alam.

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengklaim bahwa pengadaan mobil ini merupakan lanjutan dari usulan pemerintahan sebelumnya di bawah Karna Suswandi.

Bahkan, dalam rencana awal sempat diajukan satu unit Toyota Alphard, yang akhirnya dibatalkan oleh Mas Rio sapaan akrab Bupati dengan alasan efisiensi anggaran dan empati terhadap korban banjir.

“Alphard saya coret karena ada arahan efisiensi dari Presiden Prabowo, dan saya tidak sampai hati menggunakannya saat masyarakat terkena banjir,” ujarnya.

Namun demikian, penghapusan satu unit Alphard tidak serta-merta menjawab kritik publik, mengingat enam unit Fortuner tetap dibeli dan menelan anggaran miliaran rupiah. Meski berdalih untuk mendukung kinerja Forkopimda dan sebagai bentuk penghargaan terhadap mereka sebagai ‘brand ambassador’ daerah, keputusan ini tetap dinilai minim empati dan jauh dari semangat penghematan.

“Saya rasa wajar Forkopimda mendapatkan mobil baru karena kendaraan lama mereka sudah tidak layak. Bahkan dua Kapolres terakhir menggunakan mobil pribadinya untuk operasional,” terang Rio.

Pernyataan tersebut memantik pertanyaan soal skala prioritas pemerintah daerah. Di satu sisi, bantuan untuk warga korban banjir dan pembangunan infrastruktur dasar masih sangat dibutuhkan, namun di sisi lain, belanja mobil dinas justru menjadi fokus utama.

Pengamat kebijakan publik menilai, pengadaan ini mencerminkan kurangnya sensitivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan riil masyarakat. Efisiensi anggaran seharusnya bukan sekadar wacana, melainkan diwujudkan dalam keputusan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.(vya/dn)