Pemprov DKI Permudah PNS Beli Kendaraan Listrik, DPRD Minta Dikaji Ulang: Menimbulkan Kemacetan!
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat kritik keras terkait kebijakan pengadaan kendaraan listrik yang dinilai kurang efektif dalam mengurangi polusi udara dan kemacetan di ibu kota.
Jakarta, (afederasi.com) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat kritik keras terkait kebijakan pengadaan kendaraan listrik yang dinilai kurang efektif dalam mengurangi polusi udara dan kemacetan di ibu kota. Kritik ini datang dari Anggota DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, yang menyatakan bahwa meskipun kendaraan listrik tidak mencemari udara, kebijakan ini justru memicu masalah kemacetan.
Suhud mengungkapkan, "Oke lah mobil listrik katanya tidak memunculkan polusi, tapi kan banyak kajian menimbulkan yang lain seperti kemacetan."
Selain itu, subsidi yang diberikan kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI untuk kendaraan listrik dianggap salah kaprah karena meningkatkan jumlah kendaraan pribadi, yang pada akhirnya memperparah kemacetan.
Menurutnya, solusi yang lebih baik adalah memanfaatkan transportasi publik yang nyaman dan ekonomis daripada terus meningkatkan jumlah kendaraan pribadi, termasuk kendaraan listrik.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan kendaraan listrik. Ia berpendapat bahwa kendaraan listrik tidak akan mengatasi polusi udara di Jakarta.
Gilbert menekankan pentingnya pendekatan ilmiah berdasarkan riset data penyebab polusi untuk menentukan solusi yang efektif. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menunjukkan bahwa kendaraan bermotor adalah penyebab utama polusi udara.
Solusi yang diusulkan adalah peningkatan transportasi publik, seperti TransJakarta, dengan menambah jalur dan meningkatkan frekuensi layanan, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengusulkan agar ASN membeli motor listrik dengan menggunakan tunjangan transportasi sebagai langkah untuk memerangi polusi udara. Meskipun ini menjadi pilihan, kritik terhadap kebijakan kendaraan listrik tetap berlanjut. (mg-1/jae)
What's Your Reaction?
