Pemkab Jombang Gencarkan Bantuan Pangan dan Pendidikan, Inflasi Ditekan Rakyat Diperhatikan

Jombang, (afederasi.com) – Di tengah dinamika ekonomi dan tekanan harga kebutuhan pokok, Pemkab Jombang mengambil langkah konkret dengan menyalurkan bantuan pangan dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada masyarakat kurang mampu. Kebijakan ini menyasar penanggulangan inflasi sekaligus memastikan kebutuhan pokok warga tetap terpenuhi selama pertengahan tahun 2025.

Melalui distribusi bantuan selama Juni hingga Juli 2025, Pemkab Jombang menyalurkan total 2.200 ton beras, dibagi merata 1.100 ton setiap bulannya. Di tingkat desa, seperti Desa Kali Kejambon Kecamatan Tembelang, distribusi berlangsung tertib dan menyasar 277 keluarga penerima manfaat. Masing-masing mendapatkan 10 kilogram beras per bulan, atau setara 5,5 ton untuk dua bulan pelaksanaan di desa tersebut—bagian dari skema besar yang dirancang oleh Pemkab Jombang.

Menurut Bupati Jombang H. Warsubi, program ini adalah bukti nyata bahwa Pemkab Jombang tidak tinggal diam terhadap tekanan hidup masyarakat bawah. Melalui pendekatan yang merujuk pada strategi nasional, bantuan pangan bukan sekadar aksi karitatif, melainkan bentuk perlindungan sosial yang sistematis untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pasar.

“Kami di Pemkab Jombang tidak hanya menyalurkan, tapi juga mengedukasi masyarakat agar bantuan ini digunakan sebaik mungkin. Ini bukan soal beras semata, melainkan bagian dari stabilisasi ekonomi lokal,” ujar Warsubi saat meninjau langsung penyaluran bantuan.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi juga menyampaikan bahwa Pemkab Jombang mengimbau warga untuk tidak memperjualbelikan bantuan dan memanfaatkannya untuk kebutuhan pokok keluarga. Upaya ini sejalan dengan semangat menjaga kestabilan harga pangan di pasar tradisional, agar tidak terjadi gejolak harga akibat kekurangan pasokan.

Tak berhenti pada urusan perut, Pemkab Jombang turut menunjukkan taringnya dalam sektor pendidikan. Upaya lobi intensif yang dilakukan Bupati Warsubi ke Jakarta membuahkan hasil: anggaran Rp210 miliar dari Kementerian Sosial RI berhasil dikucurkan untuk mendukung Program Sekolah Rakyat. Langkah ini menjadi wujud nyata keseriusan Pemkab Jombang dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat tidak mampu.

“Kami di Pemkab Jombang tidak sekadar menunggu uluran pusat, kami menjemput langsung. Anggaran ini kami perjuangkan demi masa depan pendidikan anak-anak Jombang,” tegas Warsubi, menggarisbawahi bahwa perjuangan birokrasi bukan sekadar administrasi, tetapi perlawanan terhadap ketimpangan akses.

Dinas Sosial Kabupaten Jombang memastikan bahwa bantuan pangan ini disalurkan secara selektif menggunakan data dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Dengan basis data ini, Pemkab Jombang menjamin bahwa bantuan tidak salah sasaran dan tepat guna, menyentuh keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Ke depan, Pemkab Jombang berkomitmen memperkuat program bantuan berbasis kebutuhan masyarakat lapisan bawah, baik di sektor pangan, pendidikan, maupun sosial lainnya. Harapannya, setiap program yang dijalankan tak hanya menyentuh statistik, tetapi benar-benar berdampak di meja makan dan ruang belajar warga Jombang. (san)