Pemkab Bondwoso Kucurkan BOSDA Madin Rp11,2 miliar, Jadi Nafas Pendidikan Religius

Bondowoso, (afederasi.com) – Di tengah gelombang efisiensi anggaran yang melanda banyak daerah, BOSDA Madin tetap menjadi prioritas Pemkab Bondowoso sebagai penyangga pendidikan keagamaan. Tahun ini, sebanyak 935 lembaga Madrasah Diniyah (Madin) di wilayah tersebut menerima suntikan dana sebesar Rp11,2 miliar dari program BOSDA Madin, sebuah bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap pendidikan dini.

Dalam seremoni yang digelar di Pondok Pesantren Darul Falah, Kecamatan Cermee, Senin (28/7/2025), penyerahan BOSDA Madin dilakukan secara simbolis. Keputusan mempertahankan alokasi penuh selama 12 bulan ini menjadi pernyataan sikap bahwa pendidikan diniyah bukan sektor pinggiran, melainkan jantung pembangunan karakter religius Bondowoso.

Pemkab Bondowoso menyusun skema BOSDA Madin dengan kolaborasi anggaran dari dua sumber: Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai Rp5,6 miliar dan dana sharing dari APBD Kabupaten Bondowoso dengan nominal yang sama. Dengan begitu, BOSDA Madin mampu menopang kegiatan belajar-mengajar selama setahun penuh tanpa kompromi.

Keberadaan BOSDA Madin tidak sebatas mendanai lembaga formal, tetapi menyentuh seluruh spektrum lembaga pendidikan diniyah—termasuk sekolah swasta dan satuan pendidikan satu atap yang dikelola oleh tenaga non-ASN. Anggaran ini digunakan untuk pengadaan buku, insentif guru, hingga bantuan pendidikan langsung kepada siswa, menjadikan BOSDA Madin sebagai katalis keadilan dalam sistem pendidikan lokal.

Melalui BOSDA Madin, setiap siswa jenjang SD mendapat bantuan sebesar Rp15 ribu per bulan, sedangkan siswa SMP menerima Rp25 ribu. Tak kalah penting, insentif bagi 1.338 guru non-ASN pun dikucurkan senilai Rp300 ribu per bulan, menjadikan program ini sebagai jaring pengaman ekonomi sekaligus motivasi tenaga pendidik yang selama ini bekerja dalam senyap.

“BOSDA Madin adalah bukti bahwa Pemkab Bondowoso tidak memihak status lembaga, tapi pada kebutuhan anak-anak didik dan pengajarnya. Inilah bentuk keadilan dalam pendidikan,” ujar Haeriyah, pejabat Pemkab yang terlibat langsung dalam penyaluran dana.

Lebih dari sekadar bantuan administratif, BOSDA Madin diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pendidikan karakter di tengah arus perubahan sosial. Dengan sistem dukungan yang menyeluruh, Pemkab Bondowoso berharap keberadaan BOSDA Madin mampu menjaga stabilitas dan keberlangsungan pendidikan diniyah sebagai benteng moral generasi muda.

Antusiasme dari pengelola Madin pun mencerminkan keberhasilan pendekatan ini. Banyak di antara mereka yang mengakui bahwa BOSDA Madin menjadi napas tambahan bagi lembaga yang selama ini bergulat dengan minimnya pendanaan, terutama dalam masa-masa sulit ekonomi pascapandemi.

Dengan komitmen berkelanjutan dari Pemkab, BOSDA Madin tak hanya menjadi bukti kehadiran negara dalam pendidikan keagamaan, tapi juga wajah lain dari politik anggaran yang berpihak pada masa depan moral daerah. (den)