Pemerintah Bentuk Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

Pemerintah Bentuk Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan
Suporter Arema FC memasuki lapangan usai tim yang mereka dukung kalah dari Persebaya usai pertandingan sepak bola liga BRI Liga 1 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. (ist)

Malang, (afederasi.com) - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di di Stadion Kanjuruhan, Malang, mencapai 125 orang. Merujuk pada perintah Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti kasus tersebut, maka pihaknya memutuskan untuk membuat tim independen gabungan pencari fakta terkait tragedi ini. Tim ini akan dipimpin Kemenko Polhukam dan anggota dari kementerian lembaga serta organisasi.

"Anggotanya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan. Yang akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi olahraga sepak bola, pengamat, akademisi dan media massa," jelas Mahfud MD.

Mahfud menambahkan pemerintah menargetkan tim tersebut akan selesai bekerja dalam waktu sekitar dua hingga tiga pekan ke depan. Dalam jangka pendek, pemerintah juga telah meminta kepolisian segera mengungkap pelaku yang terlibat dalam tindak pidana di peristiwa tersebut. Selain itu, Polri juga diminta untuk mengevaluasi penyelenggaraan keamanan di kejadian pada Sabtu (1/10/2022) lalu.

"Kepada Panglima TNI juga diminta melakukan tindakan cepat sesuai aturan yang berlaku. Karena di video-video yang beredar ada juga TNI yang tampaknya melakukan tindakan berlebih dan di luar kewenangannya," tambahnya.

Pemerintah juga meminta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk melakukan tindakan di dalam organisasinya. Kementerian Olahraga juga diminta mengundang PSSI, pemilik klub, dan panitia penyelenggara untuk memastikan penegakan aturan pertandingan sesuai dengan FIFA dan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun terkait santunan, Mahfud menyebut, pemerintah akan mengusulkan santunan sosial yang akan diberikan dalam beberapa hari ke depan. Kata Mahfud, Kementerian Kesehatan juga telah diminta memberikan pelayanan kesehatan dengan tidak mempersoalkan biaya.

"Biar negara yang urus yang sakit, yang dirawat perlu obat ini itu. Rumah sakit ini itu, supaya dilakukan dengan baik, termasuk trauma healing," tukasnya. (dn)