Pelatihan Kerja di Tulungagung Masih Belum Ramah Disabilitas

Tulungagung, (afederasi.com) - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung dalam meningkatkan keterampilan masyarakat melalui program pelatihan kerja masih menyisakan masalah. Fasilitas yang tersedia di Balai Pelatihan Kerja (BLK) belum ramah bagi penyandang disabilitas, membuat akses mereka terhadap pelatihan terbatas.

Kepala UPT BLK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung, Final Abidin, menyampaikan bahwa pada tahun 2025 akan diselenggarakan sembilan paket pelatihan kerja dengan kapasitas maksimal 144 peserta. Namun, hingga kini, belum ada fasilitas khusus yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas.

"Setiap paket pelatihan akan menampung maksimal 16 peserta. Total kuota pelatihan tahun 2025 mencapai 144 orang. Namun, kami masih menghadapi kendala dalam menyediakan fasilitas bagi peserta disabilitas," ujar Final, Jumat (14/2/2025).

Final menegaskan bahwa pelaksanaan program ini masih bergantung pada alokasi anggaran yang saat ini masih dalam tahap pengajuan dan menunggu persetujuan. Mayoritas peserta pelatihan berasal dari Tulungagung, meskipun tidak sedikit yang kemudian bekerja di luar daerah berkat keterlibatan pengusaha dalam kegiatan pelatihan.

"Setiap tahun kami mengundang pengusaha dari dalam dan luar Tulungagung. Mereka mencari tenaga kerja sesuai kebutuhan industri mereka, meski kebanyakan yang hadir berasal dari lokal," ungkapnya.

Kurangnya fasilitas yang inklusif membuat penyandang disabilitas kesulitan mengikuti pelatihan kerja. Hingga saat ini, Pemkab Tulungagung belum mengambil langkah konkret dalam penyediaan sarana yang ramah bagi mereka.

"Kami selalu membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk ikut pelatihan, meskipun jumlahnya masih kecil. Biasanya mereka mengikuti pelatihan desain grafis dan administrasi perkantoran," tambah Final.

UPT BLK Disnakertrans Tulungagung telah mengajukan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk mendukung sembilan paket pelatihan kerja tahun 2025. Namun, dengan keterbatasan dana, penyediaan fasilitas inklusif masih sulit direalisasikan.

"Kami akan terus berupaya agar fasilitas ini bisa terwujud di tahun berikutnya dengan mengajukan anggaran tambahan di akhir tahun ini," pungkasnya.(riz/dn)