Panasnya Politik Indonesia Menjelang Pemilu 2024: Bawaslu Terima 391 Laporan Pelanggaran

Jakarta, (afederasi.com) - Dalam menghadapi Pemilu 2024, Indonesia tengah dilanda gejolak politik yang semakin memanas. Berbagai laporan dan tuntutan dari tokoh politik dan akademis turut meramaikan suasana. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) menjadi pusat perhatian, menerima tidak kurang dari 391 laporan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

"Berapa pelanggaran yang terjadi saat ini? (di) tahun 2023. Pada per bulan November, ada laporannya 391 laporan," ujar Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Ratusan laporan yang masuk ke Bawaslu mencakup beragam jenis pelanggaran. Dari total tersebut, sebanyak 181 laporan terkait dengan pelanggaran kode etik, sementara 5 laporan telah diteruskan kepada penyidik. Selain itu, 34 laporan mengenai pelanggaran hukum lainnya turut menjadi fokus perhatian.

Menariknya, sebanyak 360 pelapor berasal dari masyarakat, dengan perinciannya mencakup 32 laporan dari bakal calon peserta Pemilu, 19 laporan dari partai politik, 14 laporan dari aparatur sipil negara (ASN) pedesaan, 6 laporan dari calon anggota DPR ibukota, dan 7 laporan dari pemantau Pemilu.

Dalam menghadapi lonjakan laporan yang masuk, Bawaslu mengaku telah berusaha menangani setiap kasus semaksimal mungkin. Namun, di tengah upayanya, Bawaslu juga mengungkapkan bahwa terdapat 194 dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, memberikan klarifikasi, "Ini data per November. Pada saat ini sudah dilakukan beberapa hal untuk menangani pelanggaran yang ada."

Sementara Bawaslu berusaha mengatasi berbagai pelanggaran, terdapat tantangan tersendiri dalam menindaklanjuti kasus administrasi. Dari seluruh laporan yang diterima, hanya 39 pelanggaran penyelenggara administrasi yang bisa ditindaklanjuti hingga saat ini.

Dengan Pemilu 2024 semakin mendekat, upaya penanganan pelanggaran dan penyelenggaraan pemilu yang adil menjadi fokus utama bagi lembaga pengawas Pemilu ini.(mg-3/jae)