Merebaknya PMK, Pasar Hewan Tulungagung Ditutup : Potensi Retribusi Belasan Juta Menguap

Tulungagung, (afederasi.com) – Merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Tulungagung memaksa pemerintah daerah menutup seluruh pasar hewan selama dua pekan. Langkah ini diambil untuk menekan penyebaran penyakit pada ternak, namun membawa dampak signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tulungagung, Muhamad Khabib, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Tulungagung. Penutupan dilakukan setelah puluhan sapi dilaporkan terinfeksi PMK dan para pedagang mengusulkan penghentian sementara aktivitas jual beli di pasar hewan.

"Penutupan ini berlangsung selama dua pekan atau empat kali pasaran. Langkah ini diambil demi mencegah penyebaran PMK yang lebih luas," ujar Khabib, Rabu (8/1/2025).

Keputusan menutup pasar hewan membawa konsekuensi ekonomi yang berat. Disperindag mencatat bahwa setiap kali pasaran di Pasar Hewan Terpadu (PHT) Tulungagung, potensi retribusi yang diterima mencapai Rp 3 juta. Dengan penutupan selama empat kali pasaran, daerah berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 12 juta hanya dari PHT.

"Jika ditambahkan dengan potensi retribusi dari delapan pasar hewan kambing lainnya, jumlah kerugian retribusi mencapai Rp 16 juta," tambahnya.

Lebih jauh, Khabib mengkhawatirkan dampak jangka panjang apabila penutupan pasar diperpanjang. Hal ini dapat memengaruhi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pasar, yang tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp 4,6 miliar.

"PAD pasar 2024 bahkan melampaui target hingga 108 persen atau sekitar Rp 4,8 miliar. Namun, jika penutupan pasar hewan berlangsung lama, capaian PAD 2025 bisa terancam," jelas Khabib.

Penutupan pasar hewan tidak hanya memengaruhi retribusi daerah, tetapi juga menambah tekanan pada peternak yang menggantungkan hidupnya dari perdagangan hewan ternak. Di tengah ketidakpastian ini, Pemkab Tulungagung terus berkoordinasi untuk memantau situasi dan mencari solusi terbaik.

Sementara itu, pemerintah mengimbau masyarakat, terutama peternak dan pedagang, untuk tetap waspada serta mengikuti arahan dinas terkait dalam upaya menekan penyebaran PMK.(riz/dn)