Menkes Budi Bahas Transformasi Kesehatan untuk Kesejahteraan Bersama Nakes Banyuwangi

Banyuwangi, (afederasi.com) - Ratusan tenaga kesehatan Kabupaten Banyuwangi bertemu dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Sabtu (8/7/2023).

Pertemuan Menkes dengan tenaga kesehatan Banyuwangi untuk meningkatkan layanan kesehatan guna kesejahteraan masyarakat. Dengan membahas transformasi sistem kesehatan, yang dihadiri mulai dari dokter, perawat, bidan, hingga apoteker. 

Hadir pula Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dan juga pengelola penyedia layanan kesehatan hingga organisasi profesi di bidang kesehatan.

"Pandemi Covid memaksa kita semua untuk melakukan reformasi di segala bidang termasuk kesehatan. Sesuai arahan presiden, dibutuhkan transformasi kesehatan yang mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan," kata Budi.

Transformasi kesehatan, lanjut budi, meliputi transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM Kesehatan, dan teknologi kesehatan.

Budi Menjelaskan diperlukan empat hal yang perlu dilakukan untuk menyukseskan program transformasi kesehatan.

"Salah satu programnya adalah mengintegrasikan aplikasi kesehatan yang terlalu banyak menjadi satu, sehingga akan ada interkoneksi data kesehatan pada pasien jika ingin berobat dari rumah sakit satu ke yang lain," ujar Budi.

Dengan penyederhanaan ini, tenaga kesehatan tidak lagi disibukkan dengan banyaknya aplikasi. 

"Dalam aplikasi yang terkoneksi tersebut, kita bisa melihat beban penyakit secara nasional, termasuk di Banyuwangi. Mulai dari data bulan imunisasi anak (Bian), penyakit tidak menular (PTM), obesitas, hingga stunting. Dengan data ini, kita bisa menentukan prioritas dan strategi penanganan kesehatan di daerah," lanjutnya.

Selanjutnya mengubah sistem perilaku kesehatan sebagai bentuk promosi kesehatan. Promosi kesehatan akan dilakukan secara menyeluruh dan mudah.

Budi juga membahas masalah pendidikan dokter spesialis. Hingga saat ini menurut Budi, Indonesia masih kekurangan dokter spesialis.

Berdasarkan aturan satu rumah sakit daerah wajib memiliki minimal tujuh dokter spesialis. Namun itu sulit karena Indonesia kekurangan dokter spesialis.

"Karena itu kami tengah mengatur untuk mempermudah dokter melanjutkan spesialis. Selama ini pendidikan dokter spesialis itu sulit dan mahal. Kami merancang pendidikan dokter bisa dilakukan di rumah sakit, tidak hanya di fakultas kedokteran," jelas Budi.

Langkah ini dilakukan untuk mempermudah dokter melanjutkan pendidikan spesialis dengan mudah dan murah.

Transformasi lainnya adalah dengan melakukan intervensi terhadap faktor determinan kesehatan yang dirumuskan paling utama adalah akses layanan kesehatan, faktor perilaku, dan lingkungan.

Dan keempat, menerapkan pendekatan kesehatan pada semua kebijakan dalam penyusunan regulasi.

"Saya mengharapkan seluruh partisipasi Bapak Ibu dan daerah untuk menyukseskan program ini," harapnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, sangat mendukung program transformasi kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian.

Pihaknya siap berkolaborasi guna mewujudkan transformasi kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. 

“Kami siap berkolaborasi dengan Kemenkes RI untuk mewujudkan transformasi kesehatan," kata Ipuk. (ron)