Komunitas Sejarah Soroti Darurat Pelestarian Cagar Budaya

Jombang, (afederasi.com) – Semarak peringatan Hari Jadi Kabupaten Jombang yang ke-115 tahun ini diwarnai dengan suara kritis dari para pegiat sejarah. Di balik gemerlap acara seremoni, mereka menyoroti semakin menipisnya kepedulian terhadap aset sejarah dan budaya yang menjadi fondasi identitas “Kota Santri”.

Suara keprihatinan ini salah satunya datang dari Komunitas Pelestari Sejarah (KOMPAS) Jombang.
“Kami melihat banyak situs bersejarah yang terbengkalai, nama-nama tokoh lokal yang mulai dilupakan, dan cerita-cerita perjuangan di Jombang yang tidak sampai ke generasi muda. Ini darurat pelestarian,” tegas Handy Gambit, Ketua KOMPAS Jombang dalam sebuah pernyataan, Kamis (30/10/2025).

Ia mencontohkan, bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial dan masa perjuangan banyak yang dirobohkan untuk pembangunan modern tanpa upaya dokumentasi atau alih fungsi yang memadai.
“Sejarah bukan hanya tentang candi atau prasasti. Rumah tua, jembatan, bahkan pasar tradisional punya narasi panjang yang membentuk Jombang,” tambahnya.

Merujuk pada catatan sejarah, Gambit, seorang pemerhati sejarah dan cagar budaya di Jombang, memaparkan jalan panjang terbentuknya Kabupaten Jombang. Awalnya, wilayah yang kini dikenal sebagai Jombang hanyalah sebuah afdeling (bagian) dari Regentschap Mojokerto dalam struktur birokrasi pemerintah kolonial Hindia Belanda.

“Pada 1897, dibentuk distrik ketiga di utara Brantas bernama distrik Mojodadi. Wilayahnya meliputi Ploso, Bunder (Plandaan), Kabuh, dan Keboan (Ngusikan),” ujar Gambit, yang akrab disapa Gambit ini.
Persiapan pemisahan Jombang dari Mojokerto dimulai secara bertahap. Tahap pertama adalah pemisahan struktur Asisten Residen (AR) berdasarkan Surat Keputusan (Besluit) No. 90 tanggal 20 Maret 1881, yang memisahkan AR Afdeling Mojokerto dan AR Afdeling Jombang.

“Sejak 1881 hingga 1910, wilayah Jombang adalah ‘zelfstandig afdeling’ atau wilayah administrasi mandiri, tetapi masih menjadi bagian dari Regentschap Mojokerto yang dipimpin seorang patih,” jelas Gambit.

Menurut Gambit, kondisi sosial ekonomi Afdeling Jombang yang semakin berkembang menjadi salah satu pendorong pemekaran. Pesatnya industrialisasi, ditandai dengan bertambahnya pabrik gula dan penggilingan padi, ternyata diikuti dengan meningkatnya angka kriminalitas.

“Mulai dari kejahatan jalanan seperti pencurian, pembakaran lahan tebu, hingga produksi arak ilegal. Hal ini memaksa pemerintah kolonial memisahkan Jombang dari Mojokerto demi menjaga stabilitas keamanan,” bebernya.

Akhirnya, setelah melalui proses panjang, pemerintah kolonial mengeluarkan Besluit Nomor 553 pada 21 Oktober 1910, yang menjadi dasar hukum berdirinya Regentschap Jombang yang terpisah dari Mojokerto.
RAA Soeroadiningrat, yang telah berpengalaman sebagai pegawai pemerintahan di Jombang sejak 1884, ditunjuk sebagai Bupati Jombang pertama. Upacara pelantikannya dilaksanakan tepat pada hari Kamis, 1 Desember 1910, oleh Residen Surabaya.

“Bupati Jombang diambil sumpahnya dan dilantik di kediaman AR Jombang, sebab pendopo kabupaten belum ada dan akan dibangun,” pungkas Gambit.

Dengan memahami sejarah panjang ini, desakan dari komunitas sejarah seperti KOMPAS Jombang menjadi relevan. Momentum HUT Jombang ke-115 ini diharapkan tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga pengingat bagi semua pihak untuk lebih serius melestarikan sejarah Jombang sebagai warisan tak ternilai bagi generasi mendatang. (san)